8 Tahun Menunggak, Tagihan Sewa Kios 4×6 Milik Pemkab Tembus Rp1 Miliar Lebih

KLIK BORNEO – BERAU. Delapan tahun belum terbayar lunas, tagihan sewa Kios 4×6 atau Kios Petak Seribu milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang terletak di Jalan AKB Sanipah I, kini membengkak dan mencapai angka Rp1.119.837.500.

Sesuai data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau, akumulasi total tunggakan itu terhitung sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2025. Adapun dari 78 petak kios yang ada, baru 42 petak yang telah lunas membayar.

“Yang menunggak 36 petak. Dari 36 petak yang menunggak itu, total tunggakannya sebesar Rp1.119.837.500,” ungkap Kepala Bapenda Berau Djupiansyah Ganie, pada Selasa (21/1/2026).

Sesuai indikator tunggakan yang ada, menurut Djupiansyah, tagihan itu membengkak lantaran para penyewa tidak memiliki kemauan untuk membayar. Hal itu terbukti dari catatan pihaknya bahwa ada penyewa yang tidak pernah sekalipun membayar sejak 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2025. Bahkan upaya pihaknya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada belum membuahkan hasil.

“Kita sudah sampaikan dan ingatkan kalau bulan ini belum dibayar. Lalu kalau tidak dibayar muncul surat teguran 1 dan surat teguran 2. Bahkan tim kita turun di sana ada Satpol PP ada APH, Bapelitbang,”

Terkait besaran sewa per bulan, Djupiansyah menjelaskan terlaksana sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 41 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, dengan dasar hukum berdasar pada kontrak antara penyewa dengan Pemda Berau.

“Dasar dari kontrak tadi sudah menyebutkan nilai angka untuk yang tahun 2017 sampai 2021 itu Rp250.000, baik petak di depan maupun di belakang,” jelasnya.

“Kecuali tahun 2022 itu ada perubahan yang di belakang Rp400.000, yang di depan Rp600.000. Itu dibuat perjanjian setiap 2 tahun sekali,” sambungnya.

Berbeda dengan tahun-tahun itu, diakui Djupiansyah, pahun 2006 sampai dengan 2016 utang-piutang itu bahkan pernah diputihkan atau dihapus berdasarkan temuan BPK. Langkah pemutihan itu dapat dilaksanakan mengingat belum ada kontrak yang dibuat pada kurun waktu itu.

“Tapi ketika ada kontrak maka sudah tidak ada lagi itu (pemutihan),” bebernya.

Dengan demikian menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya sudah pernah membantu pihak penyewa. Bahkan saat ini sudah ada keringanan lagi yang diberikan yakni dengan mengangsur tunggakan yang ada.

“Tapi kalau memang bapak ibu penyewa ini keberatan maka silakan dibikin surat saja ke bupati supaya tunggakan ini tidak membengkak terus,” paparnya.

Ditambahkannya, apabila para penyewa tidak menyelesaikan kewajibannya melunasi piutang yang ada, maka Pemkab Berau tidak akan memperbarui perpanjangan sewa kios tersebut pada tahun ini.

“Karena kewajiban harus lunas pada tanggal 15 Desember 2025 untuk kontrak 2026,” tandasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi