80 Ribu KDMP Diluncurkan, Pemkab Berau Komitmen Berdayakan Ekonomi Masyarakat

KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Pusat kembali meluncurkan kelembagaan 80.000 Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KDMP) secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke -78, pada Senin (21/7/2025).

Bupati Berau Sri Juniarsih melalui Asisten I Setda Berau, Hendratno menegaskan dengan adanya acara peluncuran itu Pemkab Berau berkomitmen dan siap berjuang memberdayakan ekonomi masyarakat melalui kehadiran koperasi.

Menurutnya, program KDMP yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto merupakan jawaban atas kebutuhan pembangunan desa maupun kelurahan. Pasalnya, koperasi memberikan titik terang atas pemberdayaan desa atau kampung.

“Ini menjadi momentum terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program koperasi desa dan momentum terbaik Berau untuk meningkatkan kapasitas perekonomian,” ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, Berau memiliki 109 koperasi yang telah berbadan hukum. Semua koperasi itu juga dipastikan siap menangkap peluang perputaran bisnis di level kampung. Pemkab sendiri bertugas memastikan setiap koperasi tersebut memiliki SDM yang mumpuni.

“Ke depan kami akan memberikan program pembinaan dan pengembangan kapasitas SDM. Khususnya bagi para pengurus koperasi yang telah resmi dan berbadan hukum sejak April 2025. Kami berharap ini akan berjalan sesuai arahan dan harapan pemerintah,” jelasnya.

Terpisah, kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita menegaskan ke depan pihaknya juga akan fokus mempersiapkan kompetensi pengurus koperasi yang telah diputuskan melalui skema musyawarah kampung.

“Rencananya, program pelatihan tersebut akan berjalan setelah APBD Perubahan 2025 diketuk DPRD Berau. Kami persiapkan pengurusnya sampai Oktober nanti,” bebernya.

Disinggung skema permodalan koperasi, Eva menyebut pemerintah tengah menunggu surat keputusan yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Berikutnya, skema permodalan yang sah sesuai dengan aturan pemerintah.

“Terkait kompetensi pengurus, setiap kampung pasti telah memilih orang-orang terbaik di kampung. Sehingga pemerintah tinggal melanjutkan pada proses peningkatan kapasitas SDM,” tandasnya. (Elton)