Data Keluarga Berisiko stunting Jadi Fondasi Perencanaan Program DPPKB Kutim

KLIK BORNEO – SANGATTA. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) menempatkan data Keluarga Berisiko Stunting (KRS) sebagai fondasi seluruh perencanaan program. Data ini tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga menjadi dasar menentukan jenis intervensi lintas sektor agar lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang lahir harus berbasis fakta lapangan. Oleh karena itu, DPPKB melakukan pendataan dua kali setahun agar selalu mendapat informasi terbaru.

“Kita tidak bisa bekerja dengan data lama. Setiap semester kami verifikasi, supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kondisi masyarakat,” ujarnya. Pendataan mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, kepemilikan jamban, akses air bersih, kepadatan hunian, hingga faktor kesehatan reproduksi.
Dari data itu, DPPKB dapat memetakan prioritas program sesuai kebutuhan nyata di tiap kecamatan.

“Data KRS ini menjadi peta jalan pembangunan manusia. Dengan membaca data, kita tahu di mana keluarga paling berisiko dan bagaimana cara menanganinya,” tambah Junaidi.

Data KRS kini menjadi peta jalan dalam pembangunan manusia di Kutim. Melalui pemanfaatan data tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi keluarga yang memiliki tingkat risiko tinggi serta menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat dan terarah.

Selain itu, data ini juga dimanfaatkan oleh berbagai perangkat daerah lainnya seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan dalam menyusun program sektoral yang saling melengkapi.

Kolaborasi berbasis data tersebut memungkinkan setiap OPD merancang intervensi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Junaidi berharap, melalui kebijakan berbasis data ini Kutim mampu mempercepat intervensi dan memastikan tidak ada keluarga berisiko yang tertinggal dari jangkauan layanan pemerintah.

“Kita ingin memastikan semua keluarga terpantau dan mendapat perhatian sesuai kebutuhan mereka. Tidak boleh ada yang luput dari pelayanan pemerintah,” pungkasnya.(ADV)