DPMDes Kutim Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa

KLIK BORNEO – SANGATTA. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutai Timur (Kutim) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama yang harus dijaga dalam pengelolaan Dana Desa. Peningkatan nilai anggaran desa setiap tahunnya membuat pengawasan dan keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Kepala DPMDes Kutim, Basuni, mengatakan bahwa Dana Desa tidak hanya membutuhkan pengawasan, tetapi juga keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. “Transparansi adalah pondasi utama. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak akan tercapai,” tegasnya.

Menurut Basuni, salah satu hambatan terbesar dalam menjaga transparansi adalah masih minimnya pemahaman perangkat desa terhadap kewajiban publikasi anggaran. Banyak desa dinilai belum maksimal menyediakan informasi melalui papan informasi, website, maupun laporan rutin kepada masyarakat.

Selain perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diharapkan lebih aktif dalam memastikan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa bersifat terbuka. BPD dinilai memiliki peran strategis dalam mengawasi apakah pemerintah desa telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap kepada publik.

Inspektorat dan kecamatan sebagai unsur pembina pengawasan juga didorong meningkatkan pemantauan terhadap keterbukaan informasi anggaran. Basuni menyebut bahwa laporan pertanggungjawaban formal seringkali tidak mencerminkan kondisi lapangan, sehingga perlu pemeriksaan yang lebih mendalam.

“SPJ itu formalitas, tapi yang menentukan adalah kesesuaian antara laporan dan realisasi lapangan. Ini yang perlu terus diawasi,” ungkap Basuni. Masyarakat pun diminta terlibat aktif dalam meminta informasi dan melaporkan potensi penyimpangan. DPMDes menilai bahwa tanpa partisipasi warga, transparansi hanya akan menjadi konsep tanpa implementasi nyata.

Dengan menekankan transparansi dan akuntabilitas, DPMDes berharap Dana Desa di Kutim dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. DPMDes berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola desa melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan.(ADV)