KLIK BORNEO – BERAU. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan akan serius memperhatikan berjalannya program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Terutama operasi dapur SPPG yang belakangan ini menjadi sorotan.
Hal itu disampaikan langsung Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab Berau, Rusnan Hefni. Menurutnya, dapur-dapur yang belum berjalan optimal secepatnya akan diupayakan akan segera beroperasi.
“Kita tentu akan perhatikan hal itu. Karena memang demikian dari 61 dapur yang ada baru 10 yang aktif,” ungkapnya.
Terlepas dari belum berjalannya banyak dapur itu, Rusnan menegaskan Pemkab Berau berkomitmen mendukung penuh program tersebut. Pasalnya, MBG berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Tak hanya untuk meningkatkan SDM, MBG juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi lokal,” jelasnya.
Diakuinya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menyampaikan harapan agar dana MBG dapat berputar dan kembali memberi manfaat bagi pemerintah daerah serta masyarakat kampung sebagai penerima dampak langsung.
“Yang terpenting bagaimana ekonomi lokal bisa bergerak. Harapannya, masyarakat di kampung yang menjadi penyuplai bahan pangan juga ikut merasakan manfaat dari program ini,” jelasnya.
Mengingat pentingnya program tersebut, Rusnan mendorong perangkat teknis, khususnya dalam menjamin suplai bahan pangan. Dukungan tersebut tidak hanya sebatas operasional, tetapi juga melalui edukasi kepada masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam mendukung kebutuhan program MBG.
Selain itu, menurutnya, MBG bersifat jangka panjang dan tidak hanya berjalan satu tahun anggaran. Karena itu, diperlukan strategi yang matang agar pelaksanaannya berkelanjutan. Ke depan, BGN berpotensi menyerahkan pengelolaan program ini kepada pemerintah kabupaten/kota apabila sistemnya telah berjalan stabil.
“Tapi penting perhatikan validasi dan pengelolaan data. Karena penggabungan data masih menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu dilakukan evaluasi berkala, misalnya setelah satu tahun pelaksanaan, untuk melihat dampak nyata di sekolah,” bebernya.
“Harus ada data yang jelas, misalnya perkembangan tinggi dan berat badan anak-anak. Di Berau, kita perlh data seperti itu agar disiapkan sebagai bahan evaluasi,” sambungnya.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap dapur SPPG juga dinilai krusial. Satgas MBG yang telah dibentuk memiliki tugas masing-masing, termasuk melakukan inspeksi mendadak. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan layak dikonsumsi.
“Minimal kualitas tidak boleh turun. Makanan itu ada masa konsumsinya, bisa basi, sehingga perlu edukasi terkait waktu terbaik mengonsumsi makanan,” jelasnya.
Secara prinsipiil, tambahnya, Pemkab Berau mendukung penuh seluruh program MBG yang telah dirancang pemerintah pusat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan satgas daerah yang bertugas membantu BGN dalam proses pelaksanaan di lapangan.
“Tapi harus diakui masih terdapat kendala, terutama dari sisi pengelolaan, distribusi bahan pokok, serta ketersediaan sumber daya manusia khususnya di wilayah 3T. Ini tetap kita perhatikan,” tandasnya. (*/)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi