Tak Lagi di Kabupaten, DPRD Berau Desak Kejelasan Mekanisme

KLIK BORNEO – BERAU. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau dari Fraksi Demokrat, Liliansyah, menyoroti perubahan kewenangan pengadaan alat tangkap bagi nelayan yang kini tidak lagi menjadi ranah pemerintah kabupaten. Persoalan ini menjadi hambatan utama dalam merealisasikan aspirasi masyarakat pesisir.

Hal tersebut disampaikan Liliansyah dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan pemerintah provinsi. Ia mengungkapkan bahwa setiap kali melaksanakan reses, mayoritas usulan masyarakat di wilayah pesisir selalu berkaitan dengan sarana produksi perikanan.

Menurut Liliansyah, kebutuhan mendesak masyarakat meliputi, Kapal penangkap ikan. Mesin penggerak (termasuk mesin dumping). Alat tangkap seperti jaring dan perlengkapan lainnya.

“Setiap reses, hampir semua usulan masyarakat laut itu minta kapal, mesin, jaring dan sebagainya. Tapi sekarang pengadaannya tidak bisa lagi di kabupaten karena kewenangannya sudah di provinsi,” ujarnya.

Kondisi ini memicu kebingungan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Perikanan setempat, pihak kabupaten saat ini hanya memiliki kewenangan terbatas, seperti memfasilitasi pelatihan atau kegiatan penunjang lainnya, sementara pengadaan fisik alat tangkap dialihkan ke tingkat provinsi.

Liliansyah menekankan bahwa karakteristik kebutuhan nelayan pesisir sangat berbeda dengan nelayan sungai atau pembudidaya kolam. Ia meminta pemerintah provinsi memberikan kejelasan mengenai jalur birokrasi agar aspirasi tersebut tetap bisa diperjuangkan.

“Kalau kewenangannya di provinsi, lalu kami harus lewat jalur mana? Karena ini banyak sekali usulan yang kami terima dan masyarakat benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia mencontohkan bantuan mesin dumping yang telah diterima sebagian warga di Kampung Tanjung Batu. Meski sudah ada bantuan, jumlahnya dinilai masih sangat minim dibandingkan total populasi nelayan yang membutuhkan.

Liliansyah mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan bantuan langsung yang bersifat produktif.

“Efisiensi itu bukan berarti mengurangi, tapi bagaimana memprioritaskan kebutuhan yang memang mendesak. Dan bagi masyarakat pesisir, alat tangkap adalah prioritas utama,” pungkasnya.(Adv)

Penulis : Yoakim Elton SW

Editor   : Rahmat Efendi