Belanja Pegawai 2027 Sedot 49 Persen APBD, Penetapan TPP Masih Dinegosiasikan dengan DPRD

KLIK BORNEO – BERAU. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau pada tahun anggaran 2027 mendatang diproyeksikan menghadapi tekanan berat. Pos belanja pegawai sendiri diperkirakan akan mencaplok hingga 49 persen APBD.

Menghadapi situasi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kini tengah menyiapkan langkah taktis dalam memperjuangkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN agar tidak mengalami pemotongan, lewat negosiasi dengan DPRD Berau.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menjelaskan bahwa penurunan kapasitas fiskal daerah itu dipicu oleh tren penurunan APBD yang cukup signifikan dalam beberapa tahun belakangan.

Disampaikannya, setelah menyentuh angka Rp5 triliun pada tahun 2025, postur APBD Berau menyusut tahun ini mencapai Rp3,4 triliun, dan diperkirakan terus menurun dan menyisakan Rp2,3 triliun pada tahun 2027 mendatang.

Kondisi penurunan pendapatan ini berbanding terbalik dengan beban belanja pegawai Pemkab Berau yang bersifat stabil di kisaran angka Rp1,3 triliun per tahun, sejak 2025 lalu. Bertahannya angka belanja aparatur di tengah penyusutan anggaran ini dikhawatirkan berdampak pada belanja lainnya.

“Artinya, dari sisi perbandingan belanja pegawai terhadap total APBD, rasionya sudah melebihi ambang batas ideal 30 persen. Bahkan, diproyeksikan bisa mencapai 48 hingga 49 persen dari struktur APBD yang akan kita lakukan di tahun 2027 nanti,” ungkapnya, Kamis (18/6/2026).

Melihat ketimpangan postur anggaran tersebut, Said menegaskan bahwa kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran mutlak dilakukan di seluruh lini organisasi perangkat daerah (OPD) secara bertahap.

“Maka efisiensi menjadi sebuah keniscayaan. Misalnya tahun ini, efisiensi sudah kita lakukan di perjalanan dinas, operasional, BBM, dan sebagainya. Bisa saja tahun depan pangkasan anggaran hanya menyisakan biaya operasional,” imbuhnya.

Meski skenario efisiensi ekstrem membayangi operasional birokrasi, tambah Said, Pemkab Berau tetap memprioritaskan jaminan kesejahteraan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikutnya, berkomitmen agar kebijakan rasionalisasi ini tidak mengganggu pendapatan pegawai.

“Rencananya dari Ibu Bupati, jangan sampai TPP mengalami pemotongan. Cuma prosesnya untuk mematangkan formula ini, kita akan negosiasi lagi dengan pihak DPRD Berau,” pungkasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi