Grand Design untuk Proyek Pemerintah,Maksimalkan Semua Kegiatan Pembangunan

KLIK BORNEO – BERAU. Wacana penyusunan grand design atau kerangka dasar untuk setiap proyek dan kegiatan pemerintah kembali mencuat. Hal ini menyusul masih ditemukannya sejumlah kegiatan fisik yang dinilai tidak terprogram secara matang. Anggota Komisi III DPRD Berau, M. Ichsan Rafi, menegaskan pentingnya penyusunan kerangka dasar agar pelaksanaan program pembangunan lebih terukur dan efektif.

Menurutnya, grand design bukan hanya soal perencanaan awal, melainkan juga alat untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai. “Di era transparansi publik seperti sekarang, yang dibutuhkan bukan hanya perencanaan yang baik, tapi juga pengukuran keberhasilan secara menyeluruh. Sama seperti merawat kepala kita—ada biaya potong rambut, creambath, perawatan. Semua harus dihitung hasil dan manfaatnya. Demikian pula dengan proyek fisik,” ungkapnya.

Dengan adanya grand design, semua pihak, termasuk instansi terkait, dapat lebih mudah melakukan evaluasi dan perbaikan. Kerangka dasar ini tidak hanya berlaku untuk pembangunan fisik, tetapi juga mencakup program-program non-fisik.

“Saya sampaikan ini bukan bentuk kritik buta. Kami hanya ingin bersama mencari solusi yang tepat. Selama ini, masih ditemukan kekurangan dalam perencanaan yang berakibat pada lambatnya pelaksanaan proyek, terutama proyek fisik,” lanjut legislator dari Partai Gerindra ini.

Ia juga menekankan pentingnya mengukur tingkat keberhasilan pembangunan sebagai parameter utama penilaian program. “Sekarang ini, apa acuan dasar kita untuk menilai sebuah program berhasil? Ini perlu diperjelas agar ke depan tidak ada lagi kekurangan yang terulang,” ujarnya.

Kemudahan yang ditawarkan grand design antara lain adalah keterlibatan banyak pihak dalam perencanaannya, serta mempermudah pemantauan dan evaluasi lintas instansi. Jika kerangka sudah tersedia, tinggal bagaimana instansi pelaksana menjalankan tugas sesuai dengan acuan tersebut.

Ia juga mendorong peningkatan koordinasi lintas instansi yang selama ini dinilainya masih kurang. Banyak proyek fisik, seperti pembangunan jalan, sering tumpang tindih dengan pekerjaan instansi lain seperti PDAM. “Koordinasi sangat penting, termasuk dengan kami di DPRD. Ini untuk mempermudah fungsi pengawasan kami,” tutupnya.(Adv/Elton)