
KLIK BORNEO – BERAU. Masih minimnya alokasi anggaran untuk beberapa Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Berau menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Padahal, dilihat dari prospek kerja SKPD-SKPD ini, merupakan masa depan Berau dimasa akan datang. SKPD dimaksud, yakni Dinas pertanian ketahanan pangan, Dinas perkebunan, Dinas Peternakan kesehatan hewan dan dan dinas Kelautan dan perikanan.
Ketua Komisi II DPDR Berau, Rudi P Mangunsong menyebutkan, perlu dorongan untuk meningkakan sektor-sektor penting tersebut. “Ya tentunya dengan dukungan kinerja SKPD yang membidangi sektor tersebut, akan tetapi kinerja juga harus didukung dengan alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang program kerja secara optimal,” ungkapnya.
Secara umum disebutkan keempat sektor ini menjadi andalan Berau dimasa akan datang. popularitas sektor batubara saat ini diakuinya memang masih mentereng dibandingkan keempat sektor ini. Namun dipastikan, sebagai Sumber Daya Alam (SDA) tak terbarukan, batubara bakal habis dan memerlukan pengganti.
Dilihat dari besaran yang diterima 4 SKPD itu, ia berharap kedepan alokasi anggaran dapat ditambah. “Batubara kita tinggal berapa tahun lagi, dan pasti akan habis, kalau sudah tidak ada ya empat sektor ini yang paling memungkinkan untuk menjadi penunjang nanti,kalau tidak dari sekarang kita bisa terlambat, makanya kami mendorong tim panggar teman-teman di eksekutif bisa melihat situasi ini,” jelas Politisi PDIP ini lagi.
Apalagi, mayoritas penduduk Berau bekerja dan berusaha di 4 sektor ini. Selain itu, luasan lahan produktif di Berau sangat luas dan masih sangat banyak yang belum tergarap. Tekhnologi pertanian,perkebunan, perternakan perikanan menurutnya belum mampu mendongkrak hasil produktifitas secara signifikan termasuk kualitas produksi.
Dengan penambahan alokasi anggaran tersebut diharapkan mampu memenuhi semua tuntutan itu. Tidak hanya kepada eksekutif, khususnya Panitia anggaran, Rudi juga meminta kepada SKPD-SKPD tersebut untuk mampu membuka peluang menerima alokasi anggaran lebih besar. Caranya, membuat program kerja tahunan dengan perencanaan yang lebih baik dan matang.
“Karena ini yang paling penting, kami sadar bahwa ada ketimpangan antara anggaran dinas satu dan lainnya, tapi ini juga harus dilihat oleh SKPD yang dapat jatah sedikit, evaluasi apakah program kerjanya sudah baik dan memang layak mendapat alokasi lebih banyak,” tandasnya. (Adv/Elton)