KLIK BORNEO – Alokasi dana transfer dari pusat ke daerah dipastikan turun drastis pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah daerah mewanti-wanti agar pemangkasan anggaran itu tidak berdampak hingga ke tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said menjelaskan secara persentase, pemangkasan anggaran itu sudah pasti mencapai 60 persen. Karena itu, APBD Berau yang semula diproyeksikan mencapai Rp 5 triliun lebih ditaksir terjun bebas ke angka Rp 2,5 triliun.
“Yang jelas dari Kementerian Keuangan sudah menetapkan itu. Sekarang kita belum bisa berandai-andai angkanya,” ungkapnya kepada Klikborneo.com, usai membuka kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Kampung se- Kabupaten Berau, Rabu (22/10/2025).
Disampaikannya, pengurangan dana transfer ke daerah jelas membuat banyak program akan menyesuaikan lagi dengan kebutuhan anggaran yang tersedia. Anggaran infrastruktur misalnya, sudah pasti akan dikurangi.
“Tapi jangan sampai tunjungan untuk PNS ikut terpotong. Kita tidak mau itu terjadi,” jelasnya.
Untuk menghadapi dampak pemangkasan anggaran pada tahun depan itu, Said juga mengimbau semua pemerintah kampung yang ada di Kabupaten Berau untuk lebih mandiri dan giat dalam menggali potensi yang ada di kampungnya masing-masing.
“Kampung-kampung harus bisa gali dana. Harus dimaksimalkan dan gali potensi kampung dan kelola BUMK-nya dengan baik,” tandasnya. (*/)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendy