Atasi Minimnya Kontribusi DTW untuk PAD, Pemkab Siap Benahi Tiga Hal Ini

KLIK BORNEO – BERAU. Kontribusi semua daerah tujuan wisata (DTW) di Berau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai masih minim. Untuk mengatasinya, Pemkab Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berupaya membenahi tiga masalah dasar yang diakui menghambat perkembangan pariwisata, yakni infrastruktur, biaya transportasi, dan regulasi.

Sekretaris Disbudpar Berau, Abdul Madjid mengaku selama ini pendapatan dari DTW Berau yang menyumbang untuk PAD, terutama bergerak di bidang restoran dan makan-minum. Namun, itu pun hanya dari beberapa DTW, seperti museum, Labuan Cermin, dan Air Panas Pemapak Bapinang di Kecamatan Biatan.

“Itu yang bisa kita pungut kalau itu adalah belanja modal kita. Tapi dalam memungutnya juga mau tidak mau kita harus kerja sama dengan pengelola di DTW masing-masing,” ungkapnya.

Disampaikannya, selain beberapa DTW itu, DTW berbasis kepulauan belum bisa menyumbang bagi PAD Berau lantaran terkendala masalah kewenangan. Mengingat pengelolaan pendapatan untuk pulau-pulau seperti Maratua masih berada di bawah kewenangan provinsi.

“Sebenarnya ini sudah kita susun juga perdanya. Cuma berkaitan dengan kewenangan ternyata Pulau Maratua dan sebagainya merupakan kewenangan pihak provinsi sehingga kita tidak bisa pungut. Tadinya sudah siap,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, untuk semua DTW berbasis kepulauan, yang bisa dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah membuat event, termasuk Maratua Musik Festival, dengan harapan ada perputaran ekonomi yang bisa berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.

“Yang penting kita membangun perputaran ekonomi bagi masyarakat kita dulu karena berbicara tentang pendapatan daerah memang masih kecil hanya di restoran dan makan minum yang bisa kita pungut,” terangnya.

Terkait masalah dasar yang dihadapi terutama infrastruktur, baginya, harus dibenahi. Pasalnya, untuk sampai ke beberapa daerah tujuan wisata seperti di Biduk-Biduk membutuhkan waktu yang cukup lama. Padahal wisatawan yang berkunjung menginginkan perjalanan yang cepat dan nyaman.

“Lain halnya dengan Jogja, Jawa. Ketika wisatawan sampai, sudah datang, dekat ke tujuan wisata. Kalau kita di sini menuju Biduk-Biduk saja sudah 6 jam,” bebernya.

“Kemudian yang kedua kendalanya di biaya. Karena menuju Berau saja, anggaplah kita dari Surabaya atau Jakarta sudah Rp 2,5 juta, bolak-balik sudah Rp 5 juta, belum lagi menuju ke DTW. Itu yang menjadi problem kita,” sambungnya.

Selain infrastruktur dan biaya transportasi, tambahnya, regulasi yang memberikan kemudahan bagi investor untuk mengelola pariwisata juga belum terkonsep dengan baik. Padahal hal itu menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa memiliki pendapatan dari pajak dan retribusi.

“Jadi, kita perlu regulasi juga untuk mempermudah supaya investor bisa masuk untuk mengelola pariwisata bukan hanya pengembangan tetapi jasa untuk seni dan sebagainya yang berbayar dan kita punya pendapatan,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi