Tata Ulang Aset Daerah: Fungsi Sosial Jangan Terabaikan

KLIK BORNEO – BERAU. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menyuarakan sorotan keras terkait pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Berau yang dinilai perlu segera ditata ulang. Sorotan ini muncul setelah masyarakat secara luas mengeluhkan mahalnya tarif sewa gedung serta sejumlah fasilitas daerah yang dibangun untuk kepentingan publik.

Dalam beberapa tahun terakhir, tarif sewa berbagai aset daerah, mulai dari gedung pertemuan, lapangan olahraga, hingga ruang publik, disebut melonjak cukup tinggi dan memberatkan masyarakat umum serta pelaku usaha kecil.

“Kami menerima banyak laporan dari warga. Mereka merasa tarif sewa fasilitas daerah semakin tidak terjangkau. Padahal aset ini dibangun untuk kepentingan bersama,” ujar Arman.

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membatasi akses publik. Arman menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penetapan tarif agar lebih adil dan tetap selaras dengan prinsip pelayanan publik.

“Saya menyarankan Pemkab Berau melakukan pendataan ulang sekaligus menata kembali kebijakan pemanfaatan aset daerah. Jangan sampai pengelolaannya hanya menjadi ladang pendapatan, sementara fungsi sosialnya terabaikan,” tegasnya.

Selain aset yang dikelola langsung pemerintah, Arman juga menyoroti fasilitas yang dikelola pihak ketiga melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP). Ia mengkhawatirkan adanya ketidakseimbangan antara nilai kontrak dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Kita tidak menolak kerja sama dengan swasta, tetapi aturannya harus jelas. Jangan sampai masyarakat jadi terbebani karena tarif sewa terlalu tinggi,” katanya.

Arman mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama instansi terkait untuk menyusun regulasi yang lebih terarah, termasuk kemungkinan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) baru. Transparansi dalam penetapan tarif dan pemanfaatan aset menjadi hal yang sangat penting.

Tak hanya soal tarif, Arman juga menyinggung keberadaan sejumlah aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia mendorong Pemkab melakukan inventarisasi agar aset yang menganggur bisa diberdayakan, bahkan dikembangkan menjadi fasilitas publik dengan tarif terjangkau. Hal ini, menurutnya, selain menghidupkan aset, juga dapat mendukung ekonomi lokal.(Adv)

Penulis : Yoakim Elton SW

Editor   : Rahmat Efendi