Belum Ada Pedoman Pelaksanaan MBG di Daerah

KLIK BORNEO – BERAU. Hingga saat ini pedoman pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah belum juga diterbitkan. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bagi berjalannya program tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis meminta semua pihak untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Tujuannya agar program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Apalagi, diakuinya, peran pemerintah saat ini belum diatur secara spesifik.

“Jangan sampai program nasional ini hanya sebatas formalitas tanpa memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi anak-anak,” ungkapnya usai di acara Focus Gorup Discussion (FGD) Uji Petik Kegiatan Koordinasi StrategisPerencanaan dan Pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) Berbasis Kewilayahan.

Saat ini, lanjutnya, Pemkab Berau telah membentuk tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai pusat layanan MBG dan pemantauan status gizi anak. Ketiganya berlokasi di Gedung Widargo Polsek Tanjung Redeb, Jalan Karang Mulyo Karang Ambun, dan Gunung Panjang.

“Ke depan kita targetkan SPPG dapat dibentuk di semua kecamatan agar layanan MBG menjangkau semua sekolah di Kabupaten Berau,” jelasnya.

Selain MBG, tambahnya, Pemkab Berau juga terus mendorong program pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat. Salah satunya dengan kampanye pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), yang mengoptimalkan potensi komoditas lokal.

“Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan sejahtera adalah kunci pembangunan. Program MBG dan gerakan pangan lokal harus saling mendukung agar generasi Berau tumbuh lebih berkualitas,” terangnya.

Diharapkannya, ke depan harus ada pemetaan tantangan dan kebutuhan wilayah, mencakup faktor geografis, sosial, ekonomi, hingga kelembagaan. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan daerah dan memperkuat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional, khususnya Kedeputian Bidang Pembangunan Kewilayahan.

“Kami berharap, seluruh organisasi perangkat daerah dapat memberikan data yang lengkap dan akurat agar kebijakan MBG di tingkat nasional maupun daerah bisa disusun lebih komprehensif,” pungkasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW

Editor  :Rahmat Efendi