BPK Berau Tingkatkan Transparansi Keuangan Kampung

KLIK BORNEO – BERAU. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan orientasi lapangan terkait penyusunan laporan kinerja, program kerja, serta peran Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam mengelola kampung wisata berbasis masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, pada Jumat (18/10/24).

Acara ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, yang mewakili Pjs Bupati Berau, Sufian Agus. Dalam sambutannya, Muhammad Said menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPK se-Kabupaten Berau dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi langkah BPK yang berperan aktif dalam meningkatkan kinerja kampung. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, BPK berperan sebagai lembaga legislatif desa yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan anggaran, serta mengawasi pemerintahan desa,” ujar Said.

Said juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintahan kampung dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Menurutnya, transparansi penggunaan keuangan di kampung sangat penting dan menjadi tanggung jawab BPK sebagai perwakilan masyarakat.

“Perangkat kampung harus bekerja dengan transparansi, terutama dalam penggunaan anggaran, karena ini adalah bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa BPK perlu memfungsikan seluruh struktur organisasinya, termasuk menggerakkan potensi masyarakat dan melaksanakan fungsi kontrol untuk mencapai target pembangunan kampung.

Sekkab Berau juga menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan kepala kampung. Ia berharap adanya kerja sama yang erat dalam menyelenggarakan otonomi kampung, sehingga dapat mewujudkan kemandirian kampung yang berkelanjutan.

“Sinergitas antara BPK dan kepala kampung sangat penting. BPK sebagai mitra kerja perlu aktif membangun komunikasi yang baik agar kebijakan yang diambil dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Said.

Ia juga mengingatkan bahwa dalam pengelolaan anggaran, kepala kampung dan BPK memiliki tanggung jawab yang sama. Jika terjadi masalah dalam penggunaan anggaran, bukan hanya kepala kampung yang bertanggung jawab, tetapi juga BPK.

Dalam kesempatan itu, Sekkab Berau juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk terus mengadakan kegiatan serupa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) seluruh BPK di Kabupaten Berau. Menurutnya, orientasi lapangan dan Bimtek ini tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga dapat memotivasi BPK untuk mendorong kemajuan di kampung masing-masing.

“Pengetahuan di kampung mungkin terbatas, tetapi dengan Bimtek dan orientasi lapangan seperti ini, kita dapat belajar dari potensi kampung lain, dan siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi untuk kemajuan kampung masing-masing,” tutupnya.(adv/Elton)