KLIK BORNEO – SANGATTA. Upaya Pemkab Kutai Timur dalam menekan angka putus sekolah kembali ditegaskan oleh Bupati Ardiansyah Sulaiman. Ia menilai bahwa program Cap Jempol harus dijalankan secara lebih agresif karena model jemput bola inilah yang mampu menemukan anak-anak yang tidak terjangkau mekanisme pendidikan formal.
Bupati menekankan bahwa penyelesaian masalah putus sekolah tidak bisa dilakukan hanya dengan prosedur administrasi. Pemerintah perlu hadir langsung di tengah masyarakat untuk melihat penyebab utama dan memberikan solusi yang sesuai.
“Program ini harus bergerak nyata di lapangan. Setiap anak yang berhenti sekolah perlu ditangani satu per satu,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).
Menurutnya, Cap Jempol membuka akses pendidikan alternatif melalui jalur kesetaraan dan pendampingan berkelanjutan. Skema ini disiapkan sebagai bentuk dukungan bagi warga belajar yang membutuhkan fleksibilitas.
Seluruh layanan dalam program tersebut telah digratiskan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Hal ini dilakukan agar tidak ada warga yang terhambat hanya karena persoalan biaya. “Tidak boleh ada alasan biaya. Semua fasilitas sudah disediakan tanpa pungutan,” tegas Bupati.
Untuk memastikan pemetaan anak putus sekolah lebih akurat, pemerintah desa, ketua RT, dan berbagai lembaga masyarakat turut dilibatkan sebagai jejaring pelapor. Mereka dinilai sebagai pihak yang paling memahami kondisi sosial lingkungan masing-masing.
Beberapa kasus terbaru berhasil ditangani melalui skema ini, termasuk anak yang harus bekerja membantu keluarga serta mereka yang tinggal di wilayah sulit akses transportasi. Intervensi Cap Jempol membantu mereka kembali mendapatkan layanan pendidikan.
Pemkab Kutai Timur optimistis bahwa dengan penguatan program Cap Jempol, angka putus sekolah di daerah tersebut dapat ditekan secara signifikan dalam waktu dekat.(ADV)