Dewan Minta Pemkab Segera Koordinasi dengan Pusat Soal Penghapusan PPPK

KLIK BORNEO – BERAU. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk dapat segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait isu penghapusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pasalnya, wacana itu telah membawa dilema serius, baik bagi individu PPPK paruh waktu yang akan terdampak kebijakan tersebut maupun pemerintah daerah sendiri dalam hal penyelenggaraan pemerintahan.

“Jadi pemerintah harus pastikan dulu apa benar wacana itu, lalu bagaimana teknis dan solusinya yang bisa kita buat,” ungkapnya.

Menurutnya, selama ini banyak tenaga PPPK paruh waktu telah mendedikasikan dirinya untuk masyarakat dan daerah. Karena itu, mereka pantas mendapat status yang layak dan bukannya dinonaktifkan.

“PPPK paruh waktu ini sebenarnya mengisi kekosongan PTT. Kalau dihapus tentu banyak dinas akan kekurangan tenaga,” jelasnya.

Selain wacana penghapusan itu, Dedy berharap agar di tengah efisiensi anggaran, penghasilan dan tunjangan pegawai termasuk PPPK juga benar-benar diperhatikan.

“Hak-hak mereka yang telah bekerja harus terus diperjuangkan demi menjaga stabilitas pelayanan publik,” terangnya.

Ditambahkannya, saat ini pencegahan terhadap kebijakan yang merugikan PPPK menjadi tugas utama pemerintah daerah. Karena itu, berbagai solusi terbaik harus segera ditemukan.

“Biarlah kabupaten yang harusnya mencegah. Bagaimanapun regulasinya, jangan sampai mengorbankan mereka. Kan, kasihan PPPK,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi