Dualisme Kepemimpinan Sultan Gunung Tabur, Dewan Minta Pemkab Jadi Mediator

KLIK BORNEO – BERAU. Masalah dualisme kepemimpinan di Kesultanan Gunung Tabur, Kabupaten Berau belum berakhir sampai hari ini. Dampaknya pun kian terasa hingga ke tubuh pemerintahan daerah.

Untuk mengatasi gejolak internal kepemimpinan itu meluas, opsi mediasi kembali diusulkan oleh Anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai.

Menurut Rifai, masalah dualisme kepemimpinan di Kesultanan Gunung Tabur tak boleh dianggap remeh. Meskipun saat ini belum ada konflik yang benar-benar terbuka, bahaya laten tetap ada.

“Ini seperti bom waktu. Pelan-pelan tapi dampaknya mengenaskan kalau tidak diatasi segera,” ungkapnya belum lama ini.

Selama ini, lanjutnya, dualisme kepemimpinan turut membawa dilema tersendiri bagi pemerintah daerah ketika mengundang pihak kesultanan menghadiri hajatan yang dibuat oleh negara.

“Misalnya paripurna di DPRD. Kita undang, mau tidak mau dua-duanya datang. Padahal kursi yang kita siapkan cukup satu sultan dan istrinya,” jelasnya.

“Kalau dua-duanya (dua sultan) hadir, berarti ada empat kursi. Mau simpan di mana dua kursi lain itu,” sambungnya dengan nada penuh sarkas.

Ditambahkannya, dualisme kepemimpinan itu harus diatasi segera mungkin. Karena itu, pemerintah daerah harus segera turun tangan dan menjadi mediator dalam mengatasi masalah itu.

“Ini pemerintah daerah mau tidak mau harus tangan. Kita tidak mau kesultanan kita jadi terpecah begini,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi