Gelar Aksi, Aliansi Peduli Pemilu Demokrasi Nilai KPU Gagal dalam Selenggarakan Pilkada 2024

KLIK BORNEO – BERAU. Puluhan warga Berau yang tergabung dalam Aliansi Peduli Pemilu Demokrasi Kabupaten Berau menggelar demonstrasi di depan Kantor Bawaslu dan KPU Berau, Senin (2/12/2024).

Dalam aksi tersebut, aliansi tersebut menyampaikan kritikan dan kekecewaannya terkait penyelenggaraan Pilkada Berau yang baru saja berlangsung. Berikut menilai KPU gagal dalam menyelenggarakan Pilkada kali ini.

Billy, salah seorang orator, dalam orasinya menegaskan bahwa kegagalan paling nampak dalam Pilkada kali ini yakni munculnya banyak angka golongan putih (Golput). Karena itu, dirinya meminta KPU Berau termasuk Bawaslu untuk mengoreksi serta melakukan pembersihan secara internal dari kesalahan-kesalahan yang dilakukannya.

“Kami menilai Bawaslu gagal. Dan menilai bukan Paslon 1, Paslon 2 yang menang. Yang menang adalah golput. Jadi, otomatis kalau menurut pandangan kami koreksi kesalahan yang paling besar adalah di dalam tubuh KPU sendiri,” ungkap Billy.

Menurutnya, besarnya angka golput kali ini terjadi karena banyak warga yang tidak mendapat surat C-6 atau surat pemberitahuan memilih. Hal itu menurutnya menjadi kesalahan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang notabene mengetahui tempat tinggal para pemilih.

“Merekalah yang tahu tempat tinggal para pemilih dibanding petugas KPPS itu sendiri. Jadi, tidak ada lagi keluhan di masyarakat bahwa mereka tidak menerima C-6, karena yang bertugas adalah orang-orang yang bertempat tinggal di tempat mereka sendiri,” tegasnya.

Billy berharap masalah golput disikapi secara serius oleh para penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Pasalnya, hak itu sangat mengganggu proses demokrasi di daerah. Terpisah, Ketua KPU Berau, Budi Harianto menjelaskan jumlah angka golput belum diketahui secara pasti mengingat rekapitulasi di tingkat kecamatan baru selesai.

“Nanti rekap secara keseluruhan akan dilaksanakan tanggal 3 Desember besok untuk tingkat kabupaten,” imbuhnya.Terkait surat C-6 atau pemberitahuan yang tidak sampai ke masyarakat, diakui Budi pihaknya sudah mengoreksi PPS yang bertugas memberitahukan jadwal pemungutan suara ke masyarakat.

Ditambahkannya, PPS bertugas dalam melaksanakan monitoring dan menyampaikan C pemberitahuan kepada masyarakat melalui KPPS.”Tapi banyak golput terjadi karena banyak alamat yang tidak sesuai dengan C pemberitahuan dan tidak ditemukan orang-orangnya,” tandasnya. (Elton)