Hadapi Krisis Iklim, Kaltara Kembangkan Pokja REDD+

BULUNGAN. Provinsi Kalimantan Utara tak mau tinggal diam dalam menghadapi krisis iklim. Sejak 2023, provinsi kelima di Pulau Kalimantan terus memperkuat kelembagaan Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi ( Pokja REDD+). Menurut Ketua Pokja REDD Kaltara Profesor Abdur JabarsyahProfesor Jabarsyah, masih jauh dari kata sempurna. Ia mengungkapkan bahwa isu sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, dan pendanaan yang berkelanjutan, menjadi masalah pokok dalam pengoperasional lembaga ini.

“Kami ingin Pokja REDD yang sudah ada menjadi rujukan dalam segala aktivitas penanggulangan krisis iklim di provinsi ini.“ujar Ketua Pokja REDD Kaltara Profesor Abdur Jabarsyah pada pembukaan Diskusi Terpumpun soal Identifikasi Kebutuhan untuk Penguatan Kapasitas Sumber daya Manusia, Tata Kelola Lembaga dan Kelembagaan
POKJA REDD+ Provinsi Kalimantan Utara, Senin, 18 Desember 2023

Maka digelarlah pertemuan hari ini dengan menghadirkan para pemangku kepentingan isu perubahan iklim di Bumi Benuanta, nama lain Provinsi Kaltara. Mereka yang hadir mewakili mitra strategis, akademisi, dan organisasi perangkat daerah terkait. “Mimpi saya, Pokja REDD+ ini menjadi lembaga think tank, wadah kolaborasi, dan garda terdepan dalam koordinasi penanganan krisis iklim di Kaltara,” kata Profesor Jabarsyah.

Oleh karena itu, Profesor Jabarsyah menambahkan, pihaknya menghadirkan narasumber Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kalimantan Timur yang sudah terdepan dalam mengelola kebijakan dan aksi-aksi perubahan iklim. DDPI Kaltim lahir satu dasawarsa silam, tepatnya pada 2011, satu tahun setelah Deklarasi Kaltim Hijau 2010. Sebagai lembaga daerah yang melakukan koordinasi program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Termasuk mendukung keberhasilan Kalimantan Timur dalam memperoleh pendanaan berbasis kinerja dari Bank Dunia dalam skema Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) pada 2020 lalu. “Tetangga kami ini, sudah sangat maju dalam tata kelola perubahan iklimnya, sudah diakui dunia,”kata Profesor Jabarsyah.

Maka pihaknya ingin mengikuti jejak Kalimantan Timur. Mengingat secara geografis, bentang alam, budaya, dan keanekaragaman hayati, tidak jauh berbeda. Keanekaragaman hayati Provinsi Kalimantan Utara bisa dilihat dari luasan taman nasional Kayan Mentarang sebesari 1,2 juta hektare. Menjadikan taman nasional terluas di Pulau Kalimantan.

Provinsi juga memiliki 13 kesatuan hidrologis gambut seluas 347.451 hektare yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau. Adapun luas kawasan mangrovenya mencapai 326.396,3 hektare. Provinsi termuda di Kalimantan ini, menegaskan arah pembangunannya dengan ekonomi hijau yang diucapkan beberapa kali oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang dalam berbagai kegiatan publik.

Terkini, pada 27 September lalu dalam Rapat Paripurna tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 di d Ruang Rapat DPRD Kaltara, Gubernur Zainal menyatakan akan fokus pada pembangunan hijau.

“Kami sangat bangga atas keinginan kuat Kaltara atas semangat dan konsistensinya dalam pembangunan hijaunya,” ujar Doktor Fajar Pambudi, Ketua Kelompok Kerja Mitigasi DDPI Kaltim dalam kesempatan yang sama. DDPI, Fajar melanjutkan, siap membantu hingga Pokja REDD bisa beroperasi dengan optimal. Pokja REDD+ sudah mendapatkan legislasi berdasarkan Surat keputusan Gubernur nomor 18844/k.118/2023 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja Penurunan Emisi dari Kegiatan Deforestasi dan Degradasi Hutan plus Provinsi Kalimantan Utara.

Sejak diundangkan pada Agustus 2023, Pokja REDD+ sudah melakukan serangkaian koordinasi dan diskusi multipihak. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menyatakan dukungannya atas upaya
Provinsi Kaltara menuju pertumbuhan hijau. Manajer Senior Pembangunan Hijau YKAN Alfan Subekti menyatakan pertumbuhan hijau adalah masa depan di seluruh dunia.

Semua berlomba-lomba menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. “Pembangunan hijau adalah solusi dan masa depan kehidupan manusia, pembangunan Ibu Kota Nusantara saja, sudah mengusung pembangunan hijau,” kata Alfan. Kalimantan Timur, Ia melanjutkan, adalah bukti bahwa pertumbuhan hijau, perlahan tapi pasti, bisa dicapai. Kalimantan Utara juga memiliki peluang untuk memastikan bahwa pembangunan hijau yang diterapkan akan memberikan manfaat dan keberlanjuta untuk sesama. Dunia semakin menua, sehingga manusia harus lebih ramah kepada alam.(//)