Infrastruktur Adalah Tanggung Jawab Pemerintah

KLIK BORNEO – BERAU. Pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat pada wilayah atau daerah terpencil dan terisolasi di Kabupaten Berau belum maksimal. Faktor penentu dari terhambatnya pembangunan ini yakni akses jalan. Padahal pemenuhan infrastruktur utama merupakan tanggung jawab penuh pemerintah sesuai wilayah kewenangan masing-masing.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Berau, Rudi Mangunsong menjelaskan pembangunan kebutuhan masyarakat memang dimulai dari pembangunan jalan. Akses jalan, menurutnya, menjadi pintu masuk bagi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk memuluskan langkah itu, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Berau diminta untuk pertama-tama memperhatikan pembangunan jalan ini. Terutama jalan menuju daerah terpencil dan terisolir. Pasalnya, kebutuhan dasar masyarakat di wilayah itu menjadi sukar dipenuhi karena terkendala akses jalan.

“Pertama-tama memang harus bangun jalan dulu. Tapi bukan berarti jalan ini satu-satunya. Jalan menjadi pintu masuk agar kebutuhan dasar lain bisa dipenuhi dengan baik juga,” jelas politisi PDIP ini. Diakuinya, akses jalan yang baik menjadi faktor penentu kebutuhan dasar lainnya baik menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, jembatan, jaringan listrik, sarana prasarana air bersih, dan sebagainya.

“Kalau semua kebutuhan dasar itu sudah optimal dan maksimal karena didukung dengan akses jalan yang baik, maka masyarakat sejahtera. Ini sebenarnya poin penting yang diamanahkan dari pemerataan pembangunan itu,” tegasnya.

Disorotinya, pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Segah dan Kelay, khususnya, juga harus diperhatikan secara serius dan diprioritaskan. Pasalnya, akses jalan pada dua kecamatan ini masih berbenturan dengan masalah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK).

“KBK menjadi KBNK ini menjadi pekerjaan rumah. Dan revisi Perda RTRW justru menjadi dasarnya. Kalau tidak dibereskan maka akan sukar membangun di daerah ini,” tutupnya.(adv/Elton)