Kapal Khusus Atasi Sampah

BERAU.  Pembangunan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Berau membutuhkan kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Karena itu dibutuhkan kerja sama semua pihak baik antar OPD, pihak ketiga, dan unsur vertikal lainnya. Salah satunya terkait penanganan sampah di daerah pariwisata.
Pasalnya, penanganan sampah pada dua destinasi wisata tersohor, Maratua dan Derawan bukan menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Penanganan sampah itu menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau. Hal itu penting, mengingat meningkatnya jumlah kunjungan juga ditentukan oleh kebersihan lokasi.
Terkait hal itu, Kepala DLHK Berau, Mustakim, melalui Kepala Bidang Kebersihan Pengolahan Sampah dan Penanganan Limbah P3 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Suhardi menjelaskan penanganan sampah di daerah tujuan wisata merupakan bagian dari upaya pihaknya mendukung destinasi wisata Berau.
“Kita harus dukung pembangunan pariwisata kita. Dan kami berencana akan selalu menjaga kebersihan di daerah wisata itu. Makanya sampah di sana juga akan menjadi prioritas kita,” jelasnya.
Dijelaskannya, untuk mengatasi sampah di Maratua dan Derawan, DLHK berencana akan mengadakan kapal kayu pengangkut sampah. Kapal itu diadakan bukan hanya mengangkut sampah di wilayah perairan melainkan juga di wilayah daratan.
“Kita berencana nanti di APBD murni 2024. Perlu ada satu kapal kayu untuk angkut sampah di Derawan dan Maratua. Nanti dibuang di Maratua,” jelasnya.
Diakuinya, selama ini salah satu kekurangan yang dihadapi di daerah pariwisata yakni kurangnya armada kapal pengangkut sampah. Padahal, daerah pariwisata harus tetap bersih agar wisatawan dapat nyaman mengunjungi daerah tersebut.
“Sampah harus selalu dibersihkan. Selama ini, kalau di daerah pariwisata kami angkut, 2-3 hari sekali. Jumlah sampah yang diangkut juga bisa mencapai 3 ton sekali angkut,” terangnya.
Suhardi berharap, penambahan kapal kayu itu dapat diadakan. Pihaknya juga akan berjuang agar pada APBD 2024, kapal itu telah siap beroperasi. Sehingga, masalah sampah di daerah pariwisata tidak lagi dikeluhkan karena kurangnya fasilitas.
“Akan segera kita usulkan. Dan kita harapkan usulan itu diterima. Sebab sangat kita perlukan kapal kayu untuk angkut sampah-sampah dalam jumlah besar itu,” tutupnya.(//)