Kelengkapan Dokumen Hukum Hampir Rampung, MPP Mini Segera Beroperasi

KLIK BORNEO – BERAU. Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini Kabupaten Berau yang terletak di lantai satu gedung kantor DPMPTSP Berau dipastikan akan segera beroperasi pasa semua kelengkapan dokumen hukum rampung.

Kepala DPMPTSP Berau, Nanang Bakran menjelaskan saat ini pihaknya sedang menunggu kelengkapan dokumen hukum yang sedang diproses Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Berau.

“Kami tinggal menunggu berkas payung hukum yang sedang dikerjakan. Termasuk pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Berau dengan instansi yang terlibat dalam pelayanan MPP Mini,” ungkapnya kepada Klikborneo.com.

Disampaikannya, PKS tersebut merupakan turunan dari nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati sebelumnya. Tak hanya PKS, pihaknya juga tengah melakukan pembaruan MoU dengan sejumlah instansi vertikal yang akan membuka layanan di MPP Mini.

“Karena tujuannya nanti itu agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengurus berbagai keperluan,” jelasnya.

“Misalnya, jika ada warga yang ingin memperbarui data kependudukan, tidak perlu datang ke banyak tempat. Semuanya sudah tersedia di satu gedung,” sambungnya.

Dengan hadirnya MPP Mini tersebut, lanjut Nanang, masyarakat hanya perlu datang ke satu titik untuk mengurus berbagai jenis layanan publik dari instansi yang berbeda, sehingga lebih hemat waktu dan tenaga.

“Harapan kami, layanan ini bisa memberi efisiensi dalam waktu dan proses pengurusan. Masyarakat bisa merasakan langsung kemudahannya,” bebernya.

Sebelumnya, Nanang menjelaskan selama ini pelayanan publik masih terpencar di OPD masing-masing. Padahal pelayanan tersebut saling berkaitan, seperti pelayanan administrasi dari DPMPTSP, kesehatan, dan Disdukcapil.

Ke depan, tambahnya, akan ada layanan dari pihak perbankan, Samsat dan pelayanan lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Apalagi akan dibangun MPP lebih besar, yang dalam rencana akan dibangun di Jalan Ring Road Bandara Kalimarau.

“Untuk pembangunan MPP itu nanti jadi kewenangan DPUPR. Sementara ini, pemanfaatan MPP Mini dulu. Setelahnya menunggu pembangunan yang lebih besar. Agar pelayanan jauh lebih banyak juga,” tandasnya. (Elton)