Kritisi Penggunaan BTT, Dewan Minta OPD Miliki Indikator Kerja Terukur

KLIK BORNEO – BERAU. Rencana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dan penggunaannya yang tidak diatur dengan baik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kembali dikritik DPRD Berau. Salah satunya yakni Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Rudi Mangunsong.

Menurut Rudi, OPD sebenarnya tidak perlu memiliki BTT. Mengingat semua OPD sudah memiliki rencana anggaran yang sudah disusun. Karena itu, setiap biaya yang dikeluarkan seharusnya sudah diukur atau dihitung dengan baik.

“Artinya kita bukan tidak sependapat, tapi kalau dibikin anggaran tidak terduga yang khusus diprioritaskan untuk OPD berarti OPD tidak punya program kerja yang valid,” ungkapnya.

Disampaikan Rudi, jika memang program kerja yang akan dijalankan semua OPD telah diperhitungkan dengan matang maka OPD tidak perlu memiliki BTT. Bahkan, BTT khusus disiapkan atau diprioritaskan untuk penanggulangan bencana.

“Selama ini kan kita juga ada Silpa. Jadi, pada saat ada Silpa ngapain ada dana tak terduga, yang bagus diperbanyak adalah tanggap darurat buat bencana-bencana. Karena Berau ini salah satu daerah yang rawan bencana banjir,” bebernya.

Ke depan, Rudi berharap agar OPD dapat mengkalkulasi semua biaya yang diperlukan secara baik. Berikutnya, mengatur pengeluarannya agar tidak keluar dari rencana biaya yang sudah disiapkan.

“Kalau disiapkan belanja tak terduga untuk OPD berarti dari awal OPD tidak punya indikator kerja yang baik tolak ukur yang baik,” pungkasnya. (Adv/Elton)