Kutim Mantapkan Arah Pengelolaan Sampah Modern Lewat FGD Kajian TPST

KLIK BORNEO – SANGATA. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menegaskan keseriusannya membangun sistem persampahan yang lebih maju melalui agenda Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Kajian Kelayakan Teknis, Ekonomi, dan Lingkungan untuk Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Victoria Sangatta, Rabu (12/11/2025), menjadi forum penting untuk merumuskan arah baru pengelolaan sampah di daerah. Melalui FGD ini, pemerintah daerah berupaya menyatukan langkah berbagai pemangku kepentingan agar konsep pengelolaan sampah tidak hanya berfokus pada penanganan limbah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

Model pengelolaan berbasis teknologi pun mulai didorong demi terciptanya sistem yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menilai bahwa transformasi sistem lingkungan harus dilakukan secara menyeluruh dan menegaskan Kutim tidak lagi boleh bergantung pada cara lama dalam mengelola sampah.

“Kita ingin pengelolaan sampah di Kutim beralih ke sistem modern. Teknologi, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan seiring,” katanya.

Noviari menjelaskan bahwa TPST dirancang sebagai pusat pengolahan menyeluruh, mulai dari pemilahan hingga pemanfaatan kembali sampah menjadi produk bernilai, dimana konsep ini diharapkan mampu mengubah sudut pandang masyarakat bahwa sampah memiliki potensi ekonomi.

“Sampah bukan semata persoalan kebersihan. Bila dikelola benar, ia bisa menjadi sumber pendapatan dan membuka peluang usaha,” tegasnya. Forum ini juga memunculkan rekomendasi perlunya kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi Fondasi penting agar pembangunan TPST tidak hanya sekadar proyek, tetapi benar-benar berkelanjutan dan bisa diterapkan di lapangan. Selain itu, pembahasan turut mengupas rencana penerapan sistem sanitary landfill di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Sistem ini akan menggantikan metode lama yang dinilai sudah tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan, sehingga limbah residu dapat ditangani lebih aman. FGD ini sekaligus mempertegas komitmen Pemkab Kutim merumuskan kebijakan persampahan berbasis ilmu pengetahuan, dengan pendekatan yang menyeimbangkan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah ingin kerangka kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masa depan. Menutup sesi diskusi, Noviari menegaskan bahwa Kutim membutuhkan sinergi lintas sektor agar tantangan lingkungan dapat dihadapi secara bersama.

“Kita ingin Kutim menjadi contoh daerah yang mampu mengubah persoalan menjadi peluang. Dari sampah, kita bangun kemandirian,” tutupnya.(ADV)