Lebih Leluasa Urus Pemerintahan, Berau Perlu Kembali Jadi Daerah Istimewa

KLIK BORNEO – BERAU. Menjadi daerah dengan status istimewa tentu memberikan peluang besar bagi sebuah daerah untuk dapat lebih leluasa mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri.

Kabupaten Berau sendiri sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong memiliki status istimewa tersebut berdasarkan UU Nomor 27 tahun 1959.

“Dari 13 kabupaten/kota di Kaltim, satu-satunya daerah yang mempunyai status istimewa cuma Berau,” ungkap Rudi.

Sesuai data-data yang diperolehnya dari kesultanan, menurut Rudi, status Berau sebagai daerah istimewa tersebut bahkan belum dicabut oleh pemerintah pusat hingga hari ini.

“Sampai dengan saat ini keistimewaan Berau itu masih kita miliki,” jelasnya.

Dua kesultanan yang ada, yakni Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur menjadi dasar atau embrio bagi negara memberikan status istimewa tersebut kepada Berau.

Karena itu, keistimemewaan tersebut layak dipertahankan dan mesti diperjuangkan kembali oleh Pemkab Berau agar manfaat dari status istimewa tersebut benar-benar dirasakan.

Saat ini, diakui Rudi, Berau mengalami pemangkasan anggaran yang luar biasa besar walaupun Berau dikenal memiliki potensi SDA yang sangat melimpah. Hal itu jelas menjadi tantangan berat bagi pemerintah dalam membangun Bumi Batiwakkal ke depan.

Visi-misi dan renstra Pemkab Berau yang telah dirancang, bahkan dikhawatirkan tidak terlaksana secara maksimal apabila misalnya, Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) juga ikut terpangkas.

Dengan demikian, Rudi meminta Pemkab Berau untuk melihat kembali status istimewa Berau itu serta memperjuangkannya lagi di tingkat pusat. Agar di bidang pendanaan, Berau juga mendapat kucuran dana khusus yang semestinya diperoleh lantaran memiliki status istimewa.

“Mungkin di bagian hukum bisa mengatur dan mengkaji supaya kita bisa mengatur sendiri (pemerintahan) dan bisa menambah sendiri DBH-DR wilayah kita,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi