Nilai Investasi Menurun di 2024, Promosi Hingga RTRW Masih Jadi Penghambat

KLIK BORNEO – BERAU. Jumlah nilai investasi Kabupaten Berau pada tahun 2024 lalu mencapai Rp 3,75 triliun. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realiasi nilai investasi pada tahun 2023 yang mencapai Rp 4 triliun.

Gairah investasi ini dinilai mengalami penurunan akibat promosi penanaman modal yang belum dijalankan secara maksimal. Berikutnya, terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum diselesaikan.

Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menjelaskan dalam urusan penanaman modal pemerintah daerah sebenarnya telah menempuh beberapa upaya strategis dan penting. Tentu dentan tujuan untuk meningkatkan nilai investasi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan itu antara lain peningkatan promosi dan kerja sama investasi, peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan pengelolaan perizinan.

“Meskipun upaya ini sudah dilakukan nilai investasi pada 2024 hanya mencapai sebesar Rp 3,75 triliun. Realisasi ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2023 yang sebesar Rp 4 triliun,” ungkapnya.

Kendati demikian, diakuinya, indeks kepuasan masyarakat dalam urusan pembangunan modal ini mencapai 90,02 persen. Jumlahnya juga lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 88,50 persen.

Terpisah, Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan selama ini geliat promosi penanaman modal sendiri belum berjalan maksimal. Akibatnya, gairah investasi di daerah belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Selain promosi, problem lain yang turut menghambat investasi itu yakni RTRW. Baginya, RTRW harus diselesaikan dalam Perda untuk memetakan segala potensi yang mendukung perkembangan investasi.

“Kita hari ini misalnya masih memiliki batas yang bermasalah dengan Kutim. Kalau dengan Bulungan sudah selesai beberapa tahun lalu. Dan Kutai Timur tahun lalu kalau tidak salah, sudah diserahkan ke pihak Kemendagri untuk diselesaikan karena diambilalih oleh mereka,” jelasnya.

“Diserahkan ke Kemendagri karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Kalau antarkampung sebagian masih berjalan, ada yang belum, ada yang sudah selesai,” sambungnya.

Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Berau, Nanang Bakran mengaku RTRW bahkan menjadi tantangan terbesar yang patut dituntaskan seiring dengan pembicaraan terkait investasi.

“RTRW kita harus dibenahi secara tuntas. Karena dari MCP KPK saja kita selalu nol. Dan itu mempengaruhi kita di Kabupaten Berau. Bobot penilaiannya besar dari semuanya, sekitar 25 persen,” paparnya belum lama ini.

Tak hanya terkait RTRW, tambah Nanang, pembicaraan terkait investasi juga sebenarnya sudah harus dibicarakan sejak awal. Mengingat hal itu sangat penting bagi Kabupaten Berau untuk melangkah ke depan.

“Kalau dulu masalah RTRW ini tidak terlalu penting, saat ini justru sangat sensitif karena masalah batas wilayah misalnya antarkampung juga berkaitan dengan isi potensi apa di dalamnya. Jadi semua hal itu memang perlu kita benahi,” pungkasnya. (Elton)