KLIK BORNEO – SANGATTA. Menyambut tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mulai melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah proyek pembangunan, langkah ini dilakukan setelah adanya sinyal penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) yang juga menjabat Plt Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, menyebutkan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas pembangunan.
“Kami tidak ingin ada program yang tertunda tanpa arah. Semua akan diatur ulang agar tetap realistis,” ujarnya, Senin (10/11/2025).
Meski anggaran berkurang, Pemkab tetap menjaga fokus pada sektor fundamental. Bidang pendidikan dan kesehatan tetap di perkuat. Hanya ritme pelaksanaannya yang disesuaikan.
Noviari menjelaskan, pihaknya juga tengah menyusun rencana pengelolaan keuangan baru agar anggaran yang terbatas dapat digunakan secara optimal.
“Kita ubah cara pandang, bukan hanya berapa besar dana yang tersedia, tapi seberapa besar dampaknya bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam proses ini, Bappeda menggandeng Bapenda untuk memperbaharui data fiskal dan pendapatan daerah. Supaya semua kebijakan berbasis data agar keputusan lebih akurat.
Situasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menata ulang kebijakan fiskal secara jangka panjang.
Ia menegaskan harus bisa mengelola daerah dengan pola pikir mandiri, tidak hanya menunggu dari pusat.
Noviari pun menutup dengan optimisme. “Kalau kita disiplin dan efisien, Kutim tetap bisa tumbuh meski dana berkurang,” pungkanya.(ADV)