Pengelolaan Pariwisata Berau Harus Lebih Terstruktur dan Profesional

KLIK BORNEO – BERAU.  Agus Uriansyah, anggota DPRD Berau, mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber ekonomi daerah. Ia menilai sudah saatnya pemerintah mulai mengalihkan fokus ke sektor lain yang lebih berkelanjutan, salah satunya pariwisata.

“Batubara adalah sumber daya tak terbarukan. Kita tidak bisa selamanya mengandalkannya. Pemerintah daerah harus mulai serius mengembangkan sektor-sektor alternatif yang potensial, seperti pariwisata,” tegas Agus.

Menurutnya, sektor pariwisata Berau memiliki potensi luar biasa, baik dari keindahan alam, kekayaan bahari, hingga keunikan budaya lokal. Namun, hingga 2025 ini, pengelolaannya dinilai belum maksimal dan belum memberikan kontribusi PAD yang sebanding dengan besarnya potensi yang dimiliki.

“Wisata kita sangat menjanjikan. Tapi pertanyaannya, seberapa besar kontribusinya ke PAD? Apakah sudah optimal? Ini perlu dievaluasi serius,” ujarnya. Agus menyayangkan belum adanya sistem pengelolaan retribusi wisata yang terintegrasi dan transparan. Ia menilai masih banyak celah kebocoran PAD dari sektor ini karena tidak adanya jalur pemungutan retribusi yang terpusat dan terkendali.

“Contoh nyata, banyak wisatawan yang masuk ke Derawan melalui jalur Tarakan. Mereka menikmati fasilitas dan alam kita, tapi Berau tak dapat apa-apa. Seharusnya ada sistem satu pintu yang memungut retribusi secara resmi dan adil,” jelasnya.

Ia mencontohkan beberapa daerah lain di Indonesia yang berhasil menjadikan pariwisata sebagai sumber PAD utama, dengan menerapkan sistem retribusi digital, ticketing online, hingga sinergi antardaerah lintas akses wisata. Sistem tersebut dinilai transparan, efisien, dan mampu meminimalkan kebocoran.

“Kalau parkir kendaraan bermotor saja bisa menghasilkan PAD, apalagi kalau setiap pengunjung wisata dikenakan retribusi resmi. Tapi ini harus dilakukan dengan regulasi yang jelas dan tidak membebani wisatawan,” tambah Agus.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kampung Pulau Derawan yang sejak beberapa waktu lalu telah mulai memberlakukan penarikan retribusi terhadap wisatawan secara mandiri. Menurut Agus, kebijakan seperti ini harus mendapat dukungan penuh dari Pemkab Berau melalui SKPD teknis dan difasilitasi dengan aturan daerah (Perda) agar legal dan bisa diterapkan menyeluruh.

“Pemerintah daerah perlu berani mengambil keputusan strategis. Kami di DPRD pasti siap mendukung jika tujuannya untuk meningkatkan PAD dan membangun sistem pariwisata yang sehat dan berkelanjutan,” tegas legislator yang aktif mengawal isu-isu pembangunan daerah ini.

Agus juga menyarankan adanya penyusunan blueprint pengembangan pariwisata Berau 2025–2035, yang mengatur arah kebijakan, pembangunan infrastruktur pendukung, promosi wisata digital, serta pelibatan masyarakat lokal dalam ekosistem wisata.

“Pariwisata bisa jadi masa depan Berau. Tapi hanya jika dikelola dengan profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat,” pungkasnya. (Adv/Elton)