KLIK BORNEO – BERAU. Digitalisasi layanan pemerintahan, atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menjadi keniscayaan yang wajib diterapkan Pemkab Berau untuk mengefisienkan waktu pelayanan dan mengurangi produksi sampah dalam kerja birokrasi. Oleh akrena itu sudah pernah dilakukan Sosialisasi Review Arsitektur Manajemen Layanan dan Manajemen Risiko SPBE.
Sekretaris Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyoroti tantangan utama, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Ia mengungkapkan, perangkat canggih yang dibelanjakan melalui anggaran daerah kerap tidak difungsikan karena pegawai masih membutuhkan waktu lama untuk mempelajarinya.
“Kita tidak boleh ketinggalan, kita harus mengerti bagaimana cara menggunakannya,” kata Said. Ia menyebut, tantangan lain adalah meskipun SDM pemerintahan sudah sangat mutakhir dalam penggunaan teknologi, namun daya baca informasi masih rendah. Kekeliruan dalam menerjemahkan arahan menjadi masalah besar yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
“Jangan HP saja yang bagus, tapi tidak suka membaca. Literasi itu penting,” tegasnya. Ia meminta pegawai meningkatkan minat baca untuk mencegah masalah pelayanan.
Penerapan aplikasi terpadu seperti CitiGov diharapkan dapat memangkas waktu pelayanan dan meringkas semua layanan dalam satu aplikasi, mengefisienkan anggaran di setiap instansi. “Aplikasi ini kebanyakan juga, harusnya satu aplikasi sudah bisa menyambungkan ke semua instansi,” terangnya.
Saat ini, Pemkab Berau juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, seperti pengurangan perjalanan dinas dan pengalihan pertemuan ke sistem hybrid atau daring menggunakan Zoom, yang semakin terbantu dengan pola digital.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Berau, Didi Rahmadi, menambahkan bahwa dasar penerapan SPBE ini diamanatkan oleh Perpres, dan pihaknya berkomitmen menyiapkan tenaga ahli untuk membangun aplikasi yang efisien. Dengan digitalisasi, pelayanan publik diharapkan semakin optimal dan terintegrasi. (Adv)
Penulis : Yoakim Elton SW
Editor : Rahmat Efendi