Perumda Batiwakkal Disuruh Berjuang Sendiri

” Ya, PAD adalah salah satu kewajiban BUMD, termasuk Perumda Batiwakkal,terakhir kita memang hanya sekitar tiga ratusan juta sekian,” ungkapnya.  Namun ada hal yang menurutnya perlu diingat. Seperti sebuah paradoks, pembanding antara Berau dengan daerah lain. Sehingga tidak bisa dibandingkan hanya soal PAD, tetapi memisahkan item lainnya.

Untuk diketahui, operasional Perumda Air Minum Batiwakkal paling rendah se Kalimantan Timur. Biayanya sebesar Rp 4.900. Lebih mahal Rp 200 rupiah dibandingkan harga jual atau rugi Rp 200 per kubiknya. Sehingga harus mensubsidi pelanggan. harga jual itu juga dibawah ambang batas bawah yang ditetapkan Gubernur melalui SK.

“Sudah 2 kali ditegur Gubernur karena melanggar ambang batas bawah,” ungkapnya.Tetapi jika mau berkaca ke tetangga Berau yakni Kutim misalnya. muncul paradoks yang menurutnya bisa membantu masyarakat melihat konteks persoalan secara lebih luas.

“Pertama mereka (Kutim) mendapatkan penyesuaian tarif satu kubik dari informasi dari Dirutnya langsung, sekubik itu 9.500 tarifnya, sementara dia mendesak kami, pak Saipul coba naikan tarif Berau supaya kami bisa mengusulkan penyesuaian tarif lagi, karena di Kaltim yang membikin seret mereka itu ya Berau, karena tidak pernah menyesuaikan tarif, sehingga membuat kabupaten dan kota lain sulit menaikan, “bebernya.

Paradoks kedua, tarif per kubik Kutim Rp 9.500, plus penyertaan modal setiap tahun sebesar Rp 21 miliar. Bahkan jika bercermin pada kota Depok yang PDAM nya di beri penyertaan modal Rp 100 miliar per tahun. Bahkan bantuan penyertaan modal tersebut bukan berupa barang melainkan uang cash yang masuk ke rekening PDAMnya.

“Kutim diberikan puluhan miliar setiap tahun, bayangkan bagaimana mudahnya mereka kembangkan jaringan,kembangkan teknologi. Berau tidak diberikan penyertaan modal seperti itu, diminta tidak menaikan tarif selama belasan tahun, tarif jual dibawah ambang batas,dilepas, atau kasarnya dibiarkan berjuang sendiri tetapi disuruh meningkatkan PAD,coba,” jelas Saipul.

Tidak cukup sampai disitu, karena biaya produksi lebih mahal daripada harga jual, yakni Rp 200 per kubik, maka Perumda Batiwakkal juga menanggung biaya subsidi itu.

Tahun 2022 lalu, Perumda menanggung subsidi itu sebesar Rp 2,7 miliar. Padahal, subsidi ini bukan tanggung jawab PDAM. ” Berdasarkan Permendagri nomor 71 tahun 2016, diperbaharui dengan Permendagri nomor  21 tahun 2020, bahwa subsidi ditanggung Pemda.

Paradoks lain, Kutim misalnya mengadopsi Permendagri sehingga membuat Peraturan Daerah (Perda)  dalam hal cakupan pelayanan masih kurang dari 80 persen PDAM tidak wajib membayar PAD./

“Lah kita sudah ga dikasih apa-apa, untuk penyertaan modal, tarif ga naik, disuruh nyari duit, ditanya mana kontribusi PDAM. Ok  saya sebutkan 300 juta lebih untuk PAD, tapi tidak berhenti sampai disini, Harga Pokok Produksi atau HPP 1 kubik 4.900. itu lebih tinggi 200 rupiah dari harga perkubik, kita subsidi 200 dikalikan 13 juta kubik lebih  di tahun 2022 lalu, ditotal sekitar 2,7 miliar, PDAM subsidi ke pelanggan,” beber Saipul lagi.

Dengan kondisi ini, ia berharap ada kesepahaman yang sama pada seluruh elemen masyarakat di Berau dalam memandang Perumda Batiwakkal. Perumda ini masih bisa menghasilkan laba meskipun sumbang PADnya kecil. Bahkan ia menyebutkan masih bisa bertahan dalam setahun atau 2 tahun kedepan. Bukan dari jual air melainkan sambungan baru. Tetapi hal itu tidak sehat.

“Setahun atau dua tahun kedepan masih bisa bertahan. kita bisa bertahan dari pemasangan jaringan baru, tetapi ini tidak sehat, dalam jangka pendek masih bisa menutupi, tetapi jangka panjang merusak kesinambungan PDAM,” tandasnya.(//)