KLIK BORNEO – BERAU. Anggota DPRD Berau, Vitalis Paulus Lette meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk dapat mengatasi masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih marak terjadi di Bumi Batiwakkal.
Menurutnya, solusi terbaik perlu ditemukan, mengingat saat ini masih ada banyak masyarakat yang terpaksa harus menganggur dan belum dapat menemukan pekerjaan baru di tempat lain lantaran tidak memiliki skill yang dibutuhkan.
“Saya banyak terima laporan warga soal PHK ini dan diminta bantu cari pekerjaan,” ungkapnya.
Diakuinya, memang terdapat banyak faktor yang menyebabkan PHK terjadi, mulai dari berhentinya operasional perusahaan (closing project), perselisihan antara karyawan dan manajemen perusahaan, dan lain-lain.
“Tapi sekarang yang paling penting adalah bukan faktor yang menyebabkan PHK. Yang paling penting adalah mencegah PHK dan menangani pasca PHK terjadi,” jelasnya.
Demi mencegah PHK terjadi, bagi Vitalis, salah satu hal yang harus dilakukan adalah membekali karyawan dengan pengetahuan tentang masalah-masalah ketenagakerjaan. Termasuk aturan hukum yang mengitarinya.
“Sekarang kita sedang berjuang ke arah mengasah skill lewat kehadiran BLK. Tapi apakah pengetahuan tentang masalah ketenagakerjaan sudah dimiliki semua karyawan?,” terangnya.
“Kalau menurut saya itu masih lebih dimiliki pengurus serikat. Jadi dinas kita juga sebenarnya harus punya program pembekalan pengetahuan ini,” sambungnya.
Pengetahuan seputar masalah-masalah ketenagakerjaan, lanjutnya, membuat karyawan lebih bijak dalam bekerja dan mampu menghadapi masalah yang terjadi di perusahaan dengan baik.
Selain pencegahan, penanganan pasca PHK juga harus mendapat perhatian. Lantaran banyak pengangguran yang juga kesulitan mendapat pekerjaan walaupun sudah memiliki pengalaman sebelumnya.
“Untuk bekerja lagi di bidang yang sama mungkin mudah. Tapi bagaimana dengan bidang lain? Apakah BLK kita mampu menampung karyawan yang mau bekerja di bidang lain?” bebernya.
Vitalis berharap ke depan masalah PHK harus diatasi secara seimbang. Pencegahan harus dilakukan dengan baik tanpa harus membiarkan kondisi pasca PHK terjadi tanpa kehadiran negara. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi