Pjs Bupati Ajak OPD dan Kampung Ciptakan Zona Integritas Menuju WBK

KLIK BORNEO – BERAU. Pjs Bupati Berau, Sufian Agus meminta seluruh perangkat daerah di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Berau agar lebih optimal dalam melakukan pelayanan. Salah satunya agar dapat menciptakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Hal itu disampaikan Sufian Agus saat membuka Mini Expo Pengawasan Internal dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, di halaman Kantor Inspektur Inspektorat Berau, Senin (11/11), kemarin.

Disampaikannya, saat ini terdapat empat perangkat daerah yang telah ditetapkan menjadi zona integritas menuju WBK. Empat OPD itu yakni Bapenda, Disdukcapil, DPMPTSP), dan Dinas Kesehatan khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Kampung Bugis.

“Empat OPD ini saya harapkan dapat memotivasi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Berau agar lebih optimal dalam memberikan layanan, sehingga juga menjadi Zona Integritas Menuju WBK,” ungkapnya.

Untuk menjadi WBK, lanjutnya, sangat diperlukan penguatan komitmen pemberantasan korupsi. Hal itu dapat dilalui dengan memberikan pelayanan yang optimal serta menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas dari segala bentuk korupsi.

“Empat perangkat daerah tersebut diharapkan dapat memperkenalkan, mempromosikan, dan memamerkan layanan dan upaya yang telah dilakukan dalam menciptakan Zona Integritas WBK kepada yang lain,” pintanya.

Tak hanya itu, Sufian juga mengapresiasi 3 kampung yang diusulkan sebagai kampung anti korupsi di antaranya Kampung Tembudan, Pegat Bukur, dan Labanan Makarti. Kampung-kampung lainnya, diharapkan juga dapat melakukan langkah yang sama agar semua kampung dapat menjadi WBK.

“Saya berpesan kepada seluruh OPD, kepala kampung dan seluruh aparatur untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Jangan sampai bertindak di luar aturan,” ujarnya.

Diakuinya, pada saat Rakornas Pemerintahan Daerah yang dipimpin Presiden Prabowo pekan lalu, seluruh kepala daerah ditekankan beberapa hal termasuk mencegah terjadinya korups. Ke depan Kemendagri pun akan didorong untuk membuat kebijakan anti korupsi di daerah.

“Korupsi ini sangat merugikan negara, paling tidak dikurangi dan uangnya bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat,” paparnya.

Untuk pencegahan korupsi di Kabupaten Berau, dirinya meminta Inspektorat Berau untuk membantu mengawasi perencanaan yang dilakukan Pemkab Berau. Mulai dari musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) di tingkat RT hingga kabupaten.

“Karena peluang di perencanaan ini bisa memicu terjadinya korupsi. Ini pencegahan dini yang bisa kita lakukan, bukan mencegah ketika sudah terjadi. Justru pencegahan ini untuk mengurangi celah orang bisa melakukan korupsi,” jelasnya.

Ditambahkannya, kampung yang berhasil melaksanakan layanan bebas korupsi akan diberi reward atau penghargaan. Sehingga dapat menjadi contoh bagi kampung lain untuk mengikuti jejak yang sama.

“Kita semua harus senantiasa mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan secara tertib, disiplin, dan terbebas dari praktik korupsi,” tandasnya. (Adv/Elton)