
KLIK BORNEO – BERAU. Usai mengikuti rakor) kepala daerah se-Indonesia, yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, mengungkapkan beberapa poin penting instruksi presiden. Rakor tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pemerintah, dengan tujuan memperkuat kinerja pemerintahan dan pemberantasan praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Salah satu arahan utama Presiden Prabowo adalah komitmen pemerintah dalam memberantas kecanduan judi online, yang belakangan ini semakin marak di masyarakat. Mengingat tingginya nilai transaksi judi online yang diperkirakan mencapai Rp600 triliun.
Presiden menekankan pentingnya perhatian lebih dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini. Sufian Agus menegaskan, peran daerah sangat penting dalam melakukan intervensi terhadap warganya, khususnya di Berau, agar tidak terjerumus dalam kecanduan judi online yang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi, termasuk meningkatkan angka kemiskinan.
“Poin pertama yang disampaikan Presiden Prabowo sangat penting. Isu judi online ini semakin menjadi perhatian serius karena dampaknya yang sangat merugikan masyarakat. Kami di daerah, khususnya di Berau, harus turun tangan untuk memberikan edukasi dan pencegahan,” ujarnya.
Selain soal judi online, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya pemberantasan korupsi. Agus mengungkapkan bahwa dalam dua pekan pertama sejak menjabat, Presiden telah mengungkapkan puluhan kasus korupsi, yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memberantas praktik korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Agus menekankan, daerah harus lebih waspada dan memastikan bahwa pemerintahan berjalan bersih dari praktik korupsi.“Presiden menekankan agar kita, sebagai pemerintah daerah, lebih jeli dalam memastikan bahwa pemerintahan di daerah bebas dari korupsi. Salah satu langkah yang ditekankan adalah pengawasan ketat terhadap struktur anggaran dan perencanaan anggaran daerah,” jelas Agus. Ia juga menambahkan bahwa Pemkab Berau telah mengimplementasikan kegiatan Road To Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) yang disosialisasikan kepada seluruh penyelenggara pemerintah di Berau, mulai dari tingkat kota hingga ke pemerintah kampung.
“Tak ada tebang pilih dalam penegakan hukum korupsi saat ini. Kami telah meluncurkan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah praktik korupsi, dan saya berharap seluruh jajaran pemerintah di Berau memahami komitmen ini,” tegasnya.
Poin ketiga yang disampaikan Presiden Prabowo adalah mengenai pentingnya pengawasan terhadap investasi yang masuk ke daerah, termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sektor perkebunan, seperti perkebunan kelapa sawit. Agus menekankan pentingnya pemantauan yang cermat terhadap kegiatan perusahaan yang berinvestasi di daerah untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan izin atau penyalahgunaan aset seperti Surat Hak Guna Usaha (HGU), yang sering digadaikan untuk mendapatkan dana segar.
“Kami harus cermat dalam memantau setiap perusahaan yang berinvestasi di daerah, khususnya perusahaan perkebunan sawit. Beberapa perusahaan di Indonesia telah menyalahgunakan HGU mereka dengan cara digadaikan untuk mendapatkan pinjaman, yang dapat berpotensi menyebabkan kebangkrutan. Ini harus kita hindari untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat,” jelas Sufian Agus.
Melalui rakor ini, Sufian berharap seluruh arahan Presiden dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat daerah, baik oleh pejabat strategis maupun struktural. Agus juga mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran dan izin yang buruk dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, pengawasan dan pengelolaan yang baik sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
“Apabila salah dalam pengelolaan, ini akan berdampak langsung kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami di Pemkab Berau akan terus berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil sesuai dengan sasaran yang tepat untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.(adv/Elton)