KLIK BORNEO – BERAU. Program seragam sekolah gratis yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Pendidikan (Disdik), untuk para peserta didik baru di Bumi Batiwakkal akhirnya mulai direalisasikan.
Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka anak tidak sekolah, terutama karena keterbatasan ekonomi keluarga, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti pakaian seragam.
Karena itu, lanjutnya, bantuan yang diberikan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mendukung kebutuhan dasar para peserta didik serta mendorong semangat belajar siswa. Sehingga diharapkannya, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta didik.
“Selain peningkatan sarana dan prasarana, perhatian terhadap kesejahteraan siswa juga menjadi bagian penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan,” ungkapnya singkat.
Terpisah, Sekretaris Disdik Berau, Ali Syahbana menjelaskan kebutuhan seragam kerap menjadi beban tersendiri bagi sebagian orang tua, khususnya pada awal tahun ajaran. Karena itu, Pemkab Berau melalui APBD-P 2025 mulai mengalokasikan anggaran untuk pengadaan seragam sekolah tersebut.
“Sekarang sudah berjalan program seragam gratis dari Pemkab. Jadi anggarannya disalurkan dari Disdik Berau untuk dibelikan baju seragam,” jelasnya.
Pada tahap awal realisasi ini, menurutnya, seragam sekolah telah disalurkan ke sejumlah sekolah yang menjadi sasaran program, mulai dari TK hingga SMP. Karena itu program seragam gratis ini berbeda dengan program Gratis Pol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang hanya menyasar siswa SMA.
“Kalau provinsi menyalurkan ke SMA. Tapi di Kabupaten Berau mulai dari TK sampai SMP. Baru tahun ini berjalan dan akan berlanjut terus,” terangnya.
Diakuinya, meskipun sudah mulai berjalan, pemberian seragam gratis saat ini masih terbatas. Belum seluruh sekolah di Kabupaten Berau dapat terakomodasi dalam penganggaran, sehingga realisasinya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
“Jadi yang diberikan hanya siswa baru atau kelas 1 saja yang berhak menerima program tersebut. Memang belum semua sekolah dianggarkan dan realisasinya tentu bertahap,” tandasnya. (*/)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi