Rp 1,4 Miliar DBH-DR DLHK Digunakan Untuk 4 Program

KLIK BORNEO – BERAU. Tahun ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau kembali memperoleh Dana Bagi Hasil – Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp 1,4 miliar. Dana tersebut sesuai rencana akan dipakai untuk membiayai 4 item program yang sudah disiapkan. Dalam beberapa kesempatan, Wakil Bupati Berau Gamalis turut menyoroti isu lingkungan. Ssalah satunya ruang terbuka hijau dalam kota.

Menurutnya, ruang terbuka hijau dalam kota merupakan satu keniscayaan yang ahrus dipenuhi. Selain sebagai upaya memperindah wajah kota, juga memiliki dampak positif bagi lingkungan. “Kepentingan kita ada area ruang terbuka hijau, hutan kota, taman kota dan sejenisnya itu tentu dimaknai dengan memperindah wajah kota, peneduh, sumber resapan air dan sebagainya,” ungkap Gamalis.

Kepala DLHK Berau, Mustakim Suharjana menjelaskan empat item program itu antara lain pengadaan tanaman untuk 4 ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Kecamatan Tanjung Redeb, pembinaan kampung yang masuk kategori kampung iklim, pembinaan sekolah adiwiyata, dan penutupan lahan kritis.

“Untuk pengadaan tanaman di empat RTH itu perlu ada karena persentase tanaman yang ada di RTH masih di bawah 70 persen. Dan tujuannya dari tanaman yang ditanam itu agar pengunjung merasa aman dan dapat berlindung jika berkunjung ke RTH,” ungkapnya.

Selain pengadaan tanaman, lanjutnya, terdapat 10 kampung iklim yang akan mendapat manfaat anggaran DBH-DR tersebut. 10 kampung itu antara lain, Kampung Batu-Batu, Buyung-Buyung, Pulau Besing, Kasai, Teluk Semanting, Tumbit Melayu, Long Ayan, Long Lanuk, Pesayan, dan Sukan Tengah.

“Selain menggunakan DBH-DR, nanti kita juga tentu akan berkolaborasi juga dengan perusahaan yang ada di sekitarnya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan,” tegasnya.

Disampaikannya, seperti kampung iklim, pembinaan untuk sekolah adiwiyata di Kabupaten Berau juga tidak sepenuhnya hanya memanfaatkan alokasi anggaran yang ada. Karena itu, pihaknya juga akan bekerja sama dengan perusahaan untuk mewujudkan program itu.

“Anggaran yang ada tentu terbatas. Dan kita alokasikan untuk setiap item itu hanya sekitar Rp 200 juta lebih. Hanya penutupan lahan yang mungkin bisa sampai Rp 600 juta,” tegasnya.

Untuk agenda penutupan lahan, khususnya lahan kritis, Mustakim menegaskan bahwa pihaknya masih perlu melakukan peninjauan. Pasalnya, wilayah yang menjadi sasaran program masih perlu diseleksi terlebih dahulu.

“Kita masih lakukan seleksi. Tapi nanti kita akan tanami dengan tanaman keras. Dan bila diperlukan tambahan anggaran dan masih kurang dari segi pembiayaan maka akan kita coba lewat APBD,” tandasnya. (adv/Elton).