Rp9 Miliar untuk Pemisahan Damkar dari BPBD, Pemkab Diminta Tetap Transparan

KLIK BORNEO – BERAU. Rencana pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi lembaga mandiri atau terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Berau, dipastikan menelan anggaran senilai Rp9 miliar.

Demi terealisasinya hal itu, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk dapat mengelola anggaran itu secara transparan. Agar tujuan yang mau dicapai benar-benar terwujud.

“Anggarannya tidak kecil. Jadi, harus tepat sasaran dan benar-benar memperkuat kelembagaan,” ungkapnya.

Menurutnya, pemisahan dua lembaga itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat fokus kerja. Pasalnya, selama ini beban tugas antara kebencanaan dan kebakaran cukup kompleks.

“Jadi, kami dukung pemisahan ini. Agar beban kerja berkurang dan fokus penanganan lebih spesifik dan terarah,” jelasnya.

Dengan berdiri mandiri dan terpisah, lanjutnya, dua lembaga itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan. Berikutnya, semakin cepat merespon dan menyelesaikan masalah kebencanaan dan kebakaran yang terjadi di lapangan.

“Tugas kebencanaan dan pemadaman memang berbeda karakter. Sehingga, harus ada fokus yang jelas,” terangnya.

Lebih dari itu, Sumadi juga berharap agar dengan adanya rencana itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penetapan pejabat definitif mulai dilakukan. Agar operasional BPBD maupun Damkar sebagai lembaga mandiri dapat segera berjalan optimal.

“Ini yang kita harapkan, tak hanya anggaran yang transparan tetapi juga kuantitas dan kualitas SDM juga harus mendukung,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi