Sebagian Besar Dapur MBG Belum Beroperasi Maksimal, Baru 10 yang Aktif

KLIK BORNEO – BERAU. Hingga saat ini sebagian besar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Berau belum beroperasi maksimal. Dari 61 dapur yang tersedia, baru 10 yang dipastikan aktif beroperasi.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan menjelaskan 10 dapur yang aktif tentu masih jauh dari kebutuhan yang ideal. Apalagi dapur SPPG memegang peranan krusial dalam memastikan distribusi MBG berjalan optimal.

“Ini akan kita perhatikan serius karena dapur SPPG merupakan titik utama produksi dan distribusi makanan bergizi dalam program MBG,” ungkapnya.

Disampaikannya, kebutuhan dapur SPPG di Berau disiapkan untuk dua wilayah besar yakni 30 dapur disiapkan untuk wilayah aglomerasi. Sedangkan 31 lainnya untuk wilayah 3T atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Pemetaan itu sudah jelas. Hanya proses percepatan pembangunan dan operasional dapur masih terkendala pola koordinasi yang bersifat terpusat,” jelasnya.

Dominasi kendali dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), baginya, membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan teknis di lapangan. Padahal banyak aspek teknis dapat langsung ditangani pemerintah daerah.

“Karena kita yang lebih memahami kondisi wilayah, ketersediaan sumber daya, serta karakteristik masyarakat kita di sini,” terangnya.

Dengan sistem koordinasi dikendalikan langsung dari pusat, diakuinya, penyelesaian persoalan tersebut menjadi tidak secepat yang diharapkan. Kendati demikian, Pemkab Berau akan terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan BGN.

Koordinasi tersebut dilakukan guna memperoleh kejelasan terkait peran daerah dalam pelaksanaan program MBG, termasuk bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dan peluang untuk melibatkan mitra lokal secara lebih luas.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi kami. Ke depan, kami ingin mendorong pemanfaatan sumber daya dan pelaku lokal yang lebih memahami kondisi lapangan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih efektif,” bebernya.

Rakhmadi berharap agar ke depan pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya bergantung pada skema yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah bahkan diharapkan diberikan ruang yang lebih besar dalam pelaksanaan program tersebut.

“Agar manfaat program MBG itu benar-benar dirasakan secara nyata oleh masyarakat Kabupaten Berau,” tandasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi