Sebut CSR Bukan Sunah, Rudi Dorong Formulasi Perda Mewajibkan Perusahaan

KLIK BORNEO – BERAU. Realisasi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) di Kabupaten Berau, seringkali dinilai kurang maksimal oleh masyarakat.

CSR bahkan cenderung dikonotasikan hanya sebatas sumbangan belaka. Sebagai suatu sumbangan, status CSR akhirnya dimaknai sebagai suatu tindakan sukarela tanpa paksaan dan bukan kewajiban.

Terkait itu, Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi Mangunsong bahkan menyebut CSR bukan merupakan hal yang bersifat sunah; dijalankan mendatangkan pahala, ditinggalkan tak berdosa.

Sebaliknya, CSR merupakan suatu kewajiban. Karena itu diperlukan peraturan daerah (Perda) yang memformulasikan secara ketat bahwa CSR itu benar-benar suatu keharusan.

“Selama ini kita hanya beretorika menekan CSR, tapi tidak ada regulasi yang mengatakan CSR itu bukan sesuatu yang sunah,” ungkapnya.

“CSR itu sesuatu yang wajib. Tapi ini dianggap sunah, diberi syukur, tidak diberi tidak berdosa,” sambungnya lagi.

Menurutnya, Berau pernah memiliki Perda tentang CSR tersebut di masa lalu. Namun, Perda itu tidak berjalan lantaran CSR masih dimaknai sebagai sumbangan dari pihak ketiga.

“Itu dilarang nanti jadi temuan BPK. Sehingga perlu kita rumuskan bersama dan kaji ulang Perda itu,” jelasnya.

Lebih dari sekadar sumbangan, Rudi juga menilai CSR sebagai mitra APBD. Karena itu, dalam tubuh APBD itu sendiri sebenarnya terdaparlt porsi anggaran CSR.

“Jadi, kalau misalnya di musrenbang ada 300 usulan dari kampung-kampung dan bisa direpresentasikan dalam APBD, mungkin 20 atau 15 persen anggarannya itu dari CSR,” bebernya.

Lebih jauh, Rudi menegaskan semua perusahaan memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan fungsi CSR tersebut, tanpa memandang perusahaan besar maupun kecil.

“Semua perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama,” tandasnya. (Adv)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi