Strategi Kampung Punya Penghasilan Mandiri Tanpa Tunggu Dana Daerah

KLIK BORNEO – BERAU. Anggota DPRD Berau, Arman Nofriansyah, mendorong seluruh pemerintah kampung di Bumi Batiwakkal untuk mulai membangun kemandirian ekonomi melalui sektor pertanian dan perkebunan. Langkah ini dinilai mendesak agar kampung-kampung di berbagai kecamatan tidak lagi menggantungkan seluruh napas pembangunannya pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten di masa depan.

Arman menekankan bahwa pengoptimalan bantuan bibit dari pemerintah pusat maupun daerah harus menjadi momentum bagi kampung untuk menciptakan pendapatan asli sendiri. Menurutnya, kemandirian fiskal di tingkat bawah akan menjadi fondasi yang kokoh bagi stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi fluktuasi anggaran di tingkat kabupaten.

Beberapa waktu lalu, kementerian terkait telah menyalurkan bantuan bibit strategis berupa kelapa dan kakao untuk lahan seluas 200 hektare yang tersebar di beberapa titik potensial. Arman berharap bantuan ini tidak sekadar ditanam, tetapi dikelola secara profesional dan berkelanjutan oleh masyarakat setempat agar memberikan dampak kesejahteraan yang nyata.

“Jika penanaman bibit ini dilakukan secara optimal sekarang, dalam jangka waktu sekitar tiga tahun ke depan, para kampung sudah memiliki sumber penghasilan mandiri yang dapat diandalkan,” ujar Arman saat memaparkan analisis peluang ekonomi pedesaan.

Politisi ini melihat komoditas kelapa memiliki prospek pasar yang sangat menjanjikan dan stabil. Saat ini, sudah tersedia badan usaha penampung yang siap menyerap hasil panen dalam jumlah besar setiap bulannya, bahkan di luar musim permintaan tinggi. Hal ini menjadi jaminan bahwa investasi tenaga dan lahan yang dilakukan masyarakat saat ini tidak akan sia-sia saat masa panen tiba.

“Bahkan di luar musim permintaan tinggi seperti Bulan Ramadhan, terdapat pihak yang mampu menyerap produksi hingga 6 hingga 7 ribu buah kelapa setiap bulannya,” jelasnya merinci potensi pasar yang tersedia.

Untuk memuluskan visi tersebut, Arman mengimbau pemerintah kampung segera menyiapkan lahan produktif. Jika terkendala luasan lahan, ia menyarankan adanya kolaborasi dengan perusahaan swasta melalui skema pinjam pakai lahan agar masyarakat tetap bisa menanam dan memanen tanpa terganjal status kepemilikan tanah.

“Kita bisa menjajaki kerja sama melalui sistem pinjam pakai lahan, di mana perusahaan menyediakan lahan sementara masyarakat kampung mengelola penanaman dan pemeliharaan tanaman hingga menghasilkan hasil panen,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Yoakim elton SW

Editor   : Rahmat Efendi