KLIK BORNEO – BERAU. Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami mengimbau semua kepala kampung (Kakam) dan aparatur kampung yang ada di Bumi Batiwakkal untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan anggaran, di tengah adanya kebijakan efisiensi.
Menurutnya, kebijakan efisiensi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat telah menyebabkan banyak anggaran terpotong, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk kampung. Karena itu, dengan anggaran yang semakin menipis, peyelewengan anggaran diharapkan tidak lagi terjadi.
“Karena kita dengar ada banyak kepala kampung yang tidak menjalankan tugasnya dan banyak yang menyalahgunakan anggaran. Ini bukan kita bicara menuduh tapi kita bicara fakta, cerita masyarakat di lapangan,” ungkapnya.
“Karena jujur di tengah efisiensi anggaran kita yang digalakkan dari pusat, lalu ada penyalahgunaan anggaran, maka makin terzolimi masyarakat,” sambungnya lagi.
Untuk mengatasi agar masalah ini tidak terjadi lagi, Sutami meminta dinas terkait agar dapat melakukan evaluasi dan mengawasi kepala kampung yang tidak becus bekerja. Berikut, meminta APH untuk menindak tegas kepala kampung yang telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya.
“Kami juga selaku bidang controlling, pengawasan, akan turun ke lapangan langsung mendengarkan. Kalaupun ada hal-hal yang tadinya sudah diprogramkan dan tidak terealisasi, kami juga akan coba kejar,” terangnya.
Ditambahkannya, saat ini banyak sekali program prioritas kampung yang diusulkan dalam Musrenbangcam belum terealisasi dengan baik. Hal ini, menurutnya harus dipikirkan secara baik oleh kepala kampung agar tidak mengorbankan masyarakat.
“Kita akan duduk dengan kepala kampung, apa yang bisa kita support ke depan dan tidak bisa tercover oleh ADK. Tapi kita perlu melihat apakah ini yang dibutuhkan masyarakat. Karena sejatinya kami akan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan bukan keinginan,” tandasnya. (Adv/Elton)