Wajib Grand Design Pendidikan untuk Optimalisasi SDM Berau

KLIK BORNEO – BERAU. Salah satu perhatian DPRD Berau saat ini adalah belum optimalnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Berau. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Berau, Peri Kombong, yang turut menyoroti pentingnya pembenahan sistem pendidikan dan pengembangan SDM sebagai pondasi kemajuan daerah.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik atau infrastruktur, tapi juga ditentukan oleh kesiapan dan kualitas SDM-nya. Tanpa SDM unggul, pembangunan tidak akan berkelanjutan,” ujar Peri.

Ia menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang sesuai dengan amanat undang-undang, yakni minimal 20 persen dari APBD, harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam penggunaan anggaran tersebut oleh Dinas Pendidikan.

“Pertanyaannya, apakah alokasi 20 persen ini benar-benar murni untuk pendidikan, atau justru tercampur ke program lain yang tidak berdampak langsung pada kualitas pendidikan?” ujarnya menambahkan.

Peri juga menilai bahwa pembangunan SDM membutuhkan koordinasi lintas instansi yang lebih baik untuk menghindari tumpang tindih program. Ia mendorong adanya sinkronisasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan instansi lainnya yang berkaitan langsung dengan fasilitas dan sarana pendidikan.

“Masih minimnya data fisik pembangunan gedung sekolah, serta ketidakterhubungan informasi antar SKPD, menjadi salah satu kelemahan yang harus segera diperbaiki. Tanpa data yang akurat, pemetaan kebutuhan dan perencanaan jangka panjang akan sulit dilakukan,” jelasnya.

Peri juga mengusulkan agar Dinas Pendidikan segera menyusun grand design pembangunan pendidikan dan SDM Berau untuk jangka panjang, minimal 20 tahun ke depan, yang bisa menjadi panduan arah kebijakan dan investasi pendidikan daerah.

“Dengan grand design yang jelas, kita bisa punya gambaran seperti apa SDM Berau di tahun 2045. Ini penting sebagai pijakan pembangunan jangka panjang,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta adanya dukungan konkrit berupa program beasiswa khusus untuk siswa dan mahasiswa Berau yang berprestasi maupun kurang mampu, baik untuk menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini, menurutnya, harus masuk dalam prioritas APBD ke depan.

Ditemukan minimnya data realisasi pembangunan fisik di sektor pendidikan, serta kurangnya informasi akurat mengenai infrastruktur yang sudah dan akan dibangun. Ini menjadi hambatan dalam proses verifikasi aset dan rencana rehabilitasi fasilitas pendidikan.

“Ini bukan hanya soal penganggaran, tapi bagaimana kita menata dan mengelola sistem pendidikan dengan manajemen yang lebih modern, terintegrasi, dan akuntabel,” tegas Peri.

DPRD berharap agar kekurangan yang ditemukan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, agar ke depan pembangunan SDM Berau benar-benar menghasilkan output yang nyata, berkualitas, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(Adv/Elton)