Dinas Perikanan Berau Serukan Perkuat Pengawasan

KLIK BORNEO – BERAU. Kekayaan bahari Kabupaten Berau, yang membentang seluas 1,22 juta hektare lautan, kini menghadapi ancaman serius: praktik illegal fishing dan destructive fishing (penangkapan ikan merusak). Aktivitas ini tidak hanya merugikan nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem laut yang vital, termasuk kawasan konservasi Berau.

Dinas Perikanan Kabupaten Berau berkomitmen penuh untuk menjaga sumber daya perikanan Berau. Di wilayah sungai dan perairan umum yang menjadi kewenangan kabupaten, upaya pengawasan dan patroli rutin terus berjalan.

“Kami dalam satu atau dua bulan sekali masih turun ke lapangan. Jika ada pelanggaran, kami lakukan pembinaan. Dan bila sudah diperingatkan tapi mengulang, kami ambil tindakan tegas, termasuk penyitaan alat tangkap,” ujar Sekretaris Dinas Perikanan Berau, Yunda Zuliarsih. Berkat sosialisasi intensif, pelanggaran di wilayah sungai, seperti penggunaan racun atau setrum, kini dilaporkan semakin berkurang.

Namun, tantangan terbesar berada di wilayah laut, yaitu dari garis pantai hingga 12 mil, yang merupakan kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Pengawasan di laut masih jauh dari memadai. Data menunjukkan bahwa intensitas patroli laut dari provinsi masih sangat minim. Dalam sebulan, pengawasan hanya dilakukan selama tiga hari, meninggalkan 27 hari tanpa pengawasan yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan perikanan.

“Kalau hanya tiga hari dalam sebulan, bagaimana mungkin kawasan seluas 1,22 juta hektare bisa terjaga? Kami sering mendapat laporan pengeboman ikan ketika petugas tidak patroli,” kata Yunda, mengungkapkan kekhawatiran Dinas Perikanan.

Minimnya pengawasan ini membuat para pelaku dapat “membaca” jadwal patroli, sehingga mereka bebas beraksi di luar jam pengawasan.

Dinas Perikanan Berau hanya dapat bertindak sebatas melaporkan temuan, tanpa memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan langsung. Oleh karena itu, Dinas Perikanan Berau secara tegas mengharapkan dukungan kuat dan peningkatan anggaran pengawasan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, terutama mengingat Berau memiliki kawasan konservasi yang harus dilindungi.

Diperlukan kolaborasi yang lebih kuat, bukan hanya antara pemerintah kabupaten dan provinsi, tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang selama ini turut membantu.

Mari bersama-sama wujudkan laut Berau yang Lestari, Bebas dari Illegal Fishing. Dukung Pemprov Kaltim memperkuat pengawasan demi masa depan perikanan Berau.(Adv)