Diserbu Ritel, Pemkab Wajibkan Kuota 30 Persen untuk Produk UMKM

KLIK BORNEO – BERAU. Gelombang investasi ritel dan waralaba modern skala nasional kini tengah membanjiri Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Meski menjadi motor penggerak ekonomi daerah, kehadiran raksasa ritel ini memicu kekhawatiran atas keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.

Merespons tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengambil langkah tegas untuk melindungi industri kreatif lokal dengan memberlakukan aturan kuota khusus.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Berau, Nanang Bakran menyatakan bahwa setiap jaringan ritel besar yang beroperasi di Berau wajib menyediakan ruang bagi produk lokal.

Aturan tersebut dirancang agar investasi besar tidak mematikan usaha masyarakat, tetapi sebaliknya menjadi mitra yang strategis.

“Sekitar 20 persen hingga 30 persen slot produk di ritel modern harus diisi oleh produk UMKM lokal. Mereka harus ikut di situ,” ungkapnya.

Namun, Nanang mengingatkan para pelaku UMKM bahwa jaringan ritel modern memiliki standar kurasi yang tinggi.

Produk lokal yang ingin masuk ke etalase toko nasional wajib memenuhi standar mutu, kelayakan konsumsi, serta memiliki kemasan (packaging) yang representatif.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, lanjutnya, Pemkab Berau mencatat sejumlah produk lokal sebenarnya sudah siap bersaing secara visual maupun kualitas.

Untuk mendongkrak sisa produk lainnya, Pemkab Berau bersama dinas terkait gencar menggelar pelatihan intensif guna menaikkan kelas produk UMKM daerah agar memenuhi standar pasar modern.

Apalagi kemudahan investasi di Berau saat ini kian tak terbendung berkat sistem perizinan yang terintegrasi secara nasional melalui Online Single Submission (OSS).

“Sistem tersebut otomatis mempermudah brand-brand waralaba besar untuk mengekspansi pasar Berau,” terangnya.

Mengantisipasi hal itu, DPMPTSP Berau tetap melakukan pengawasan ketat di lapangan secara berkala, seperti yang telah berjalan di Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur.

“Sehingga jaringan ritel raksasa sekelas Indomaret dan sejenisnya wajib mematuhi ketentuan serapan produk lokal tersebut,” bebernya.

Ditambahkannya, meski Berau sedang mengejar target realisasi investasi yang tinggi, pemerintah daerah menegaskan tidak akan mengorbankan stabilitas sosial.

Selain sektor perdagangan, Pemkab Berau juga mulai mengarahkan kemudahan investasi ke sektor produktif lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

“Kita memang mengejar target investasi besar, tetapi tidak secara ekstrem. Buka peluang tetap ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Jangan sampai investasi baru justru menimbulkan polemik di masyarakat,” tandasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi