Mantan Kakam Terbaik Nasional Ingatkan Kakam

BERAU.  Ketua DPRD Berau, Madri Pani  mengingatkan seluruh perangkat pemerintahan kampung untuk bisa mengemban amanah  pengelolaan dana kampung. Salah kelola, ancamannya penjara. Apalagi dengan nilai anggaran  yang bertambah besar memang setiap kampung bakal mampu merefleksikan kebijakan melalui pembangunan yang disesuaikan kebutuhan lebih banyak lagi, sekaligus ada resiko yang besar pula jika salah kelola. Para bupati-bupati kecil ini juga akan diberikan tenaga pendamping guna meminimalisir kesalahan penyajian kegiatan pemanfaatan Alokasi Dana Kampung (ADK)
Politisi Partai Nasdem ini  menyampaikan jika Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau sudah mengisi daftar-daftar nominal jatah semua kampung. Antara Rp 2 sampai Rp 6 miliar lebih perkampung. Ada 100 kampung di Berau yang diberikan ADK.
“Namun dengan besaran anggaran yang akan diberikan, juga dibarengi dengan resiko yang tidak ringan. Sebab, kesalahan pemanfaatan, ketidak jelasan dalam pemanfaatan ADK bisa berujung pada kasus hukum,” ungkapnya.
Fungsi pemerintahan kampung yang terdiri dari kepala kampung yang diawasi oleh BPK layaknya seperti DPRD di tingkat kampung seharusnya menjadi sebuah tatanan pemerintahan yang tepat.Ketika semua aturan atau acuan pengelolaan ADK itu diikuti Diyakini Madri tidak akan ada masalah.
“Yang jadi  masalahnya adalah ketika keluar dari koridor itu maka akan menimbulkan masalah tak kadang tidak ringan,” sebutnya. Layaknya sebagai mitra pemerintah, DPRD juga disebutkan Madri memberikan support besar bagi pemerintahan kampung untuk bisa membangun lebih banyak kebutuhan masyarakat.
Tentunya dengan menciptakan sebuah komunikasi yang baik dan benar di lingkup pemerintahan dan masyarakat. “Tujuannya untuk mencari tahu apa saja yang dibutuhkan warganya, disini peranan penting kepala kampung,” lanjutnya.
Tentang kabar ada banyak kepala kampung atau kepala desa di daerah lain yang tersangkut masalah hukum, Madri kembali berpesan agar berita-berita tersebut dijadikan perhatian.
“Sebab, kesalahan penyajian dan pengelolaan keuangan kampung bisa menyeret pengambil kebijakan yakni kepala kampung ke meja hijau, tetapi saya yakin jika benar-benar mengikuti acuan tidak akan ada masalah,” tandasnya(//)