Dana Pembangunan Kampung Biatan Lempake Diduga Digunakan Sekdes untuk Trading Saham dan Judi Online

KLIK BORNEO – BERAU. Kasus dugaan penyelewengan dana kampung kembali mencuat, kali ini terjadi di Kampung Biatan Lempake, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau. Dana anggaran kampung tahun 2025 senilai Rp1,3 miliar yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, diduga disalahgunakan oleh sekretaris kampung berinisial F.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sekaligus Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kampung Biatan Lempake, Muhammad Jefri, menyampaikan bahwa kasus ini mulai terungkap ketika aparatur kampung berencana mencairkan anggaran untuk pembayaran gaji kader posyandu dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lansia. Namun saat dilakukan pengecekan, dana di rekening kampung hanya tersisa Rp5 juta, padahal total anggaran yang masuk sesuai koordinasi dengan pihak kecamatan mencapai Rp1,3 miliar.

“Awalnya bendahara dan kepala kampung ingin mencairkan dana untuk kegiatan posyandu dan penyaluran BLT untuk 12 lansia. Tapi setelah dicek, ternyata dana tinggal Rp5 juta. Dari situ ketahuan bahwa ada pencairan diam-diam yang dilakukan oleh sekretaris tanpa persetujuan,” ujar Jefri.

Menurutnya, pencairan dana kampung seharusnya melalui prosedur resmi dengan tanda tangan dari kepala kampung dan bendahara. Namun F diduga memalsukan atau menggandakan dokumen pencairan, termasuk tanda tangan, untuk mengambil dana secara tidak sah.

“Modusnya adalah menggandakan berkas pencairan dan memanipulasi tanda tangan. Itu semua dilakukan tanpa sepengetahuan kami. Buku rekening kampung juga dipegang sendiri oleh yang bersangkutan,” jelas Jefri.

Akibat dari dugaan penyalahgunaan ini, berbagai program kampung menjadi terhambat. Gaji aparatur dan kader posyandu belum dibayarkan sejak Juni dengan nilai mencapai Rp32 juta. Sementara bantuan untuk lansia sebesar Rp500 ribu per orang juga tertunda selama tiga bulan. Sejumlah proyek pembangunan pun terpaksa dihentikan karena kekosongan dana.

Lebih lanjut, Muhammad Jefri menyampaikan bahwa dari informasi yang dihimpun, dana tersebut diduga digunakan untuk trading saham dan aktivitas judi online oleh F.

“Dari keterangan yang kami dapat, uang itu dipakai untuk membeli saham-saham, mungkin trading, dan ada juga yang menyebut judi online. Intinya untuk kepentingan pribadi,” tambahnya.

F yang telah menjabat sebagai sekretaris kampung selama sekitar 10 tahun, diketahui jarang hadir di kantor. “Perilaku kesehariannya biasa saja, tapi memang tidak aktif di kantor. Kadang datang, kadang tidak. Komunikasi hanya lewat telepon kalau ada rapat,” ungkap Jefri.

Setelah mencuatnya kasus ini, F sempat mengembalikan Rp350 juta, namun sisanya yang mendekati Rp900 juta belum jelas keberadaannya. Aparatur kampung sebenarnya sempat memberikan kesempatan kepada F untuk menyelesaikan tanggung jawabnya, namun hingga beberapa bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda itikad baik.

Laporan resmi pun mulai disiapkan ke aparat penegak hukum. Menurut informasi yang diterima pihak kampung, F disebut-sebut telah menyerahkan diri ke Polres, namun belum ada kejelasan terkait status hukumnya.

“Dari kecamatan memang sudah melakukan klarifikasi, dan yang bersangkutan mengakui memakai dana itu. Tapi dari pihak Tipikor Polres katanya belum bisa menahan karena belum ada laporan akhir tahun yang menunjukkan kerugian negara secara administratif,” terang Jefri.

Pihak kampung dan kecamatan masih berupaya membangun komunikasi, berharap ada itikad baik dari F untuk mengembalikan dana. Namun hingga kini, yang bersangkutan sulit dihubungi dan keberadaannya tidak diketahui secara pasti.

“Ini pertama kalinya terjadi di kampung kami. Masyarakat sangat terkejut dan kecewa, apalagi bantuan untuk lansia yang sangat dibutuhkan justru batal disalurkan,” pungkas Jefri. (*/)

Penulis : Dedy Warseto

Editor   : Rahmat Efendi