KLIK BORNEO – BERAU. Anggota DPRD Berau, Nurung menanggapi dingin klaim Bupati Berau terkait kelanjutan Program Beasiswa Berau Cerdas di tengah badai efisiensi anggaran tahun ini.
Nurung menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan atau dikurangi nilainya atas nama penyesuaian finansial.
Meskipun kepala daerah telah menyatakan bahwa program tersebut tetap berjalan, DPRD Berau melihat adanya potensi penurunan kualitas pelayanan akibat kebijakan efisiensi.
“Kami di legislatif mendukung penuh program pendidikan. Namun, alasan efisiensi ini menunjukkan perencanaan anggaran eksekutif yang kurang matang. Pemkab jangan hanya melempar janji manis bahwa program tidak dibatalkan, sementara di lapangan kuota atau realisasinya dipangkas,” tegasnya.
Tak hanya itu, Nurung juga menyoroti pernyataan bupati yang menyebutkan dirinya sebagai penanggung jawab tunggal program tersebut. Menurutnya, anggaran yang digunakan adalah uang rakyat yang disetujui bersama DPRD, bukan instrumen politik pribadi.
“Beasiswa ini menggunakan APBD Berau, ada fungsi pengawasan kami di sana. Jadi bukan soal siapa penanggung jawabnya, tapi bagaimana uang rakyat ini benar-benar sampai ke mahasiswa yang membutuhkan tanpa hambatan birokrasi akibat efisiensi,” bebernya.
Terkait kuota 1.050 penerima yang dipaparkan Bagian Kesra, Nurung menyatakan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat pasca-penutupan pendaftaran pada 13 Mei 2026. Ia meminta sistem seleksi daring berjalan transparan tanpa ada titipan.
“Kami tidak ingin mendengar ada mahasiswa miskin atau berprestasi yang gugur hanya karena kuota dibatasi akibat efisiensi. Pemkab harus memotong anggaran perjalanan dinas atau proyek seremoni terlebih dahulu, bukan anggaran masa depan anak-anak Berau,” tandasnya. (Adv)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi