KLIK BORNEO – BERAU. Program pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta sarana produksi pertanian (saprodi) dan sarana produksi peternakan (sapronak) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Berau Tahun Anggaran 2026, batal dilaksanakan.
Kebijakan tersebut diketahui menyusul adanya regulasi terbaru yang mengalihkan kewenangan pengadaan sarana tersebut sepenuhnya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Berau, Lita Handini membenarkan tidak direalisasikannya pos anggaran pengadaan bantuan tersebut dalam APBD tahun ini.
“Kewenangan pusat, jadi batal,” ungkap Lita saat dikonfirmasi Klikborneo.com, Kamis (19/10/2026)
Diakuinya, alokasi anggaran sebenarnya sempat tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026.
Namun, akibat perubahan aturan sistem penganggaran dan pembagian kewenangan, pos tersebut tidak dapat dieksekusi di tingkat kabupaten.
“Porsi kewenangan pemerintah daerah difokuskan pada aspek prasarana pendukung, seperti penyiapan lahan, perbaikan saluran irigasi, serta pembangunan infrastruktur fisik pertanian,” jelasnya.
Menurutnya, pengalihan kewenangan tersebut turut berdampak pada anggaran pengadaan bantuan pupuk sebesar Rp6 miliar yang sebelumnya telah disiapkan oleh DTPHP Berau.
Dana tersebut akhirnya dikembalikan ke kas daerah karena seluruh penyaluran saprodi, termasuk dukungan program cetak sawah, kini terintegrasi dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Meski tidak lagi lewat APBD, kita upayakan kebutuhan para petani dan peternak tetap terpenuhi lewat proposal kita ke Kementan,” tegasnya.
Ditambahkan, DTPHP Berau berkomitmen untuk terus mengintensifkan koordinasi dengan kementerian terkait agar kuota bantuan dari pusat dapat terus bertambah dan mampu menjawab kebutuhan riil para petani di lapangan. (*/)
Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi