Niat Curhat ke Presiden Digagalkan Ormas dan Polisi

KLIK BORNEO – BERAU. Kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Berau, Kamis (26/9/2024), awalnya membawa asa bagi warga Berau yang bermukim di Perumahan Griya Salam, Tanjung Redeb. Upaya untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada orang nomor 1 di Indonesia itu digagalkan. Padahal mereka hanya ingin menyampaikan keluh kesah melalui spanduk yang diharapkan sempat atau terlihat Presiden Jokowi.

Warga ingin mengadu soal nasib mereka dampak dari aktivitas tambang batubara di dekat pemukiman mereka  terpaksa batal karena digagalkan aparat dan salah satu Ormas. Pesan yang hendak diutarakan ke presiden akhirnya tak sampai.

Bahkan, spanduk berisi ucapan selamat datang kepada presiden serta nukilan aspirasi dan keluhan terkait kondisi tambang di wilayahnya tak sempat dibaca sang presiden. Spanduk itu, sudah dirobek dan dirampas oleh oknum Ormas dan polisi.

“Miris. Seorang polisi yang harusnya mengayomi dan melindungi malah seperti itu. Begitupun Ormas yang harusnya berpihak ke kami malah berbelok arah,” kisah seorang warga Griya Salam yang tak ingin disebutkan namanya.

Warga itu berujar, dirampas hingga disobeknya spanduk itu terjadi sebelum rombongan presiden melintas di Jalan Sultan Agung. Bahkan menurutnya, pergerakan warga keluar dari perumahan, selanjutnya ke tepi jalan menanti rombongan presiden lewat sudah dintai Ormas dan polisi.

“Karena saya juga sudah terintimidasi, saya berikan spanduk itu ke ibu-ibu. Eh, malah ibu-ibu diburu oleh Satpol PP wanita untuk diambil spanduknya,” jelasnya.

Tak hanya sebelum presiden melintas, lanjutnya, upaya menghalangi warga untuk bertemu sang presiden juga terjadi saat rombongan presiden melintas di jalur jalan menuju bandara itu.

“Presiden hanya lewat. Tapi begitu mau menepi, dihadang oleh Satpol PP. Kurasa itu trik mereka. Jadi, di situ bisa kita lihat betapa konyolnya mereka yang mau bekerja sama dengan perusahaan saja demi menindas masyarakat,” bebernya.

Seperti diberitakan media ini sebelumnya, aktivitas tambang batubara milik PT KDC hingga Griya Salam menuai keluhan warga. Pasalnya, aktivitas tambang itu kian meninggalkan banyak debu di rumah warga hingga berdampak buruk pada kesehatan.

Kepada wartawan Klikborneo.com, Kamis (12/9/2024), seorang warga Prapatan 2, Gang Salasin, yang tidak ingin disebutkan namanya menjelaskan semenjak perusahaan itu beroperasi di Prapatan 2, debu tambang itu selalu hinggap di rumahnya.

“Banyak debu bahkan sampai masuk ke rumah. Jadi lantai di rumah gak pernah bersih. Baru disapu sudah berdebu lagi. Mobil pun baru selesai dicuci dan dilap belum sampai beberapa menit sudah berdebu lagi,” keluhnya.

Disampaikannya, sebelum operasional tambang berjalan begitu masif, debu tambang itu belum terlalu dirasakan. Namun, seiring berjalannya waktu debu itu terus bertebaran setiap hari dan sangat mengganggu aktivitas warga.

“Dulu tuh belum seberapa debunya. Kalau sekarang semakin berjalannya perusahaan tambang batubara semakin bertambah debunya. Apalagi kalau cuaca panas betul, gak ada hujan,” imbuhnya.

Berhadapan dengan masalah itu, dirinya berharap agar ada solusi yang baik untuk warga yang berada di sekitar lokasi tambang. Apalagi, menurutnya, jarak operasional tambang itu makin dekat dengan permukiman warga.

“Kalau jaraknya, kayaknya semakin dekat karena kedengaran sudah suara alat-alat tambang kalau dari rumah. Semoga saja ada solusi terbaik supaya masyarakat sekitar Prapatan 2 tidak kena dampak lebih karena tambang batubara ini,” bebernya.

Eksternal PT KDC, Hamzah saat dikonfirmasi media ini terkait keterlibatan perusahaan di balik permasalahan yang melibatkan warga dengan ormas dan polisi itu, menegaskan dirinya tidak mengetahui kejadian itu secara pasti.

“Kalau terkait ini saya tidak tahu karena ini saya posisi di luar kota dan kemarin tidak monitor karena lagi berduka,” paparnya, Jumat (27/9/2024).

Terpisah Kasatreskrim Polres Berau AKP Ardian Rahayu Priatna belum dapat memberikan keterangan lebih jauh terkait masalah itu. Berikutnya, belum dapat menegaskan tindakan yang dilakukan oknum ormas dan oknum polisi itu merupakan bagian dari tindakan pidana. Sebab pihaknya juga perlu meminta kejelasan kejadian sebenarnya dari kedua belah pihak.”Nanti saya koordinasi cek dulu,” terangnya singkat saat dihubungi, Jumat (27/9/2024). (Elton)