Pemalsuan Kuitansi hingga Koleksi Stempel Rekanan Jadi Temuan BPK: Said Tegur ASN

KLIK BORNEO – BERAU. Pemalsuan kuitansi hingga koleksi stempel rekanan atau milik pihak ketiga oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkab Berau, kembali terungkap pasca temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu.

Untuk menghindari hal itu terjadi di masa mendatang, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau kembali menegur dan memberi peringatan keras kepada semua ASN agar tidak terjebak pada persoalan yang sama.

Hal itu disamapaikan Said saat digelarnya Bimtek Budaya Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Berau, Kerja Sama dengan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Balikpapan, Senin (9/3/2026).

Disampaikan Said, tindakan memalsukan kuitansi atau memegang stempel milik pihak ketiga demi mempermudah pencairan dana merupakan pelanggaran serius yang bisa berujung pada jeruji besi.

“Sepanjang sesuai ketentuan, laksanakan. Jangan sampai gara-gara takut dan saking loyalnya kepada pimpinan, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai, seperti kuitansi fiktif, mengambil stempel (rekanan). Ini banyak terjadi,” ungkapnya.

Sesuai informasi yang diperoleh Said dari Tim BPK, stempel milik pihak ketiga bahkan ditemukan di sejumlah kantor pemerintahan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kedinasan.

“Di kecamatan, di dinas, masih saja ditemukan stempel-stempel rekanan yang ada di kantor masing-masing. Mungkin bendahara ingin cepat, supaya ada uang pencairan kegiatan, akhirnya menempuh jalan yang salah,” jelasnya.

Menurutnya, alasan efisiensi atau desakan kebutuhan yang tidak terduga seringkali menjadi alasan para oknum untuk mengangkangi aturan. Padahal, hal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN.

Tak hanya itu, Said juga menyoroti konsep loyalitas yang sering dipahami secara keliru oleh ASN. Loyalitas bukan berarti “asal bapak senang” (ABS). Sebaliknya, loyalitas harus memiliki batasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Loyal itu menjadi indikator utama dalam organisasi. Tapi ketaatan itu ada batasannya, yaitu taat pada aturan. Jangan sampai karena loyal, Anda melakukan manipulasi yang membahayakan diri sendiri,” tegasnya.

“Jangan harap kepala dinas bilang ‘ini tanggung jawab saya semua’. Malah kalau perlu, dicari siapa staf yang bisa disalahkan,” sambungnya.

Selain persoalan melawan hukum tersebut, Said juga meminta para kepala dinas dan kepala bidang untuk menjalankan fungsi manajerial dengan benar. Berikutnya, tidak ingin melihat ada pimpinan yang merasa paling hebat, sehingga tidak membagi tugas kepada bawahannya.

“Fungsi manajerial tidak berjalan baik kalau tidak ada pembagian tugas. Jangan sampai ada pejabat yang merasa tidak punya tanggung jawab karena semua pekerjaan diambilalih pimpinan,” pungkasnya. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi