Proyeksi APBD Berau 2027 Anjlok, PAD Belum Mampu Imbangi Dana Transfer

KLIK BORNEO – BERAU. Proyeksi APBD Berau dalam Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2027 ditargetkan mengalami penurunan atau anjlok dari tahun 2026, hanya mencapai Rp2.467.645.000.000 atau Rp2,4 triliun lebih.

Dari jumlah itu, kontribusi PAD terhadap APBD Berau tahun 2027 hanya sebesar Rp380 miliar. Sisanya didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat Rp2 triliun dan sedikitnya disumbangkan oleh lain-lain pendapatan yang sah sejumlah Rp16,8 miliar.

Komposisi struktur pendapatan tersebut menunjukkan secara gamblang bahwa sebagian besar anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan Bumi Batiwakkal pada tahun 2027 mendatang masih ditopang oleh pemerintah pusat.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie menjelaskan proyeksi anggaran itu ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, kebijakan pemerintah pusat, serta kapasitas riil keuangan daerah.

Meskipun masih bersifat sementara, proyeksi tersebut disusun secara terukur dan realistis guna menjaga stabilitas anggaran. Berikutnya, menjadi pijakan awal bagi Pemkab Berau dalam menyusun arah kebijakan fiskal daerah ke depan.

“Tapi sangat mungkin mengalami perubahan seiring perkembangan asumsi makro dan kebijakan fiskal nasional,” ungkapnya saat Musrenbang RKPD Berau tahun 2027, Selasa (7/4/2026).

Anjloknya proyeksi pendapatan itu, lanjutnya, bukan tanpa alasan. Proyeksi yang dilakukan merupakan bagian dari strategi realistis dalam menjaga keseimbangan fiskal agar tetap sehat dan terhindar dari potensi defisit.

Dari sisi ekonomi makro, proyeksi tersebut tidak terlepas dari kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur (Kaltim) yang mencapai sekitar Rp218,19 triliun pada triwulan III tahun 2025.

Jumlah PDRB itu turut berdampak pada kesiapan provinsi untuk menjadi kontributor utama ekonomi di Pulau Kalimantan dengan porsi mencapai 46,58 persen. Hal itu tentu berbeda dengan kontribusi dari Berau sendiri.

Di tingkat daerah, struktur ekonomi Berau masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Dominasi yang berlebih ini justru menyisahkan tantangan serius bagi laju pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi yang melambat ke angka 2,48 persen turut menekan kinerja sektor-sektor pendukung seperti perdagangan,” jelasnya.

Selain ekonomi makro, proyeksi anggaran juga dicetuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal lainnya. Termasuk normalisasi harga komoditas batubara.

“Kondisi ini berdampak langsung terhadap menurunnya omzet perusahaan-perusahaan yang menjadi objek pajak daerah, terutama di sektor penunjang pertambangan,” terangnya.

Diakuinya, tekanan inflasi global yang berkelanjutan juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat. Sehingga target pajak konsumtif seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) perlu disesuaikan agar tetap realistis.

Tak kalah penting dari beberapa faktor tersebut di atas, kebijakan transfer pusat mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), juga menjadi variabel penting dalam proyeksi APBD tahun 2027.

DAU sendiri diperkirakan tetap stabil sebagai sumber pendanaan dasar yang memberikan kepastian fiskal bagi daerah. Sedangkan DAK akan lebih difokuskan untuk program prioritas nasional seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan pariwisata.

Mengingat sifat DAU dan DAK yang sangat kompetitif, Pemkab Berau dituntut untuk lebih aktif dan strategis dalam mengajukan program yang selaras dengan kebijakan pusat.

Selain DAU dan DAK, DBH dari sumber daya alam diprediksi mengalami penurunan meskipun tetap bersifat fluktuatif. Ketergantungan terhadap komoditas global menjadikan komponen ini rentan terhadap perubahan harga dan regulasi.

Demi mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, Djupiansyah menegaskan Pemkab Berau akan terus menyusun proyeksi secara konservatif sekaligus mempercepat diversifikasi ekonomi.

Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Berau juga telah menyiapkan sejumlah strategi, khususnya untuk meningkatkan PAD Berau. Beberapa langkah yang akan ditempuh meliputi implementasi Tax Early Warning System, penguatan opsen pajak kendaraan bermotor, digitalisasi retribusi pasar dan parkir, serta revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih berorientasi pada profit.

“Selain itu, penguatan dana transfer juga dilakukan melalui sinkronisasi data makro untuk optimalisasi DAU, peningkatan kualitas usulan DAK, serta pengawalan DBH dari sektor sawit dan tambang,” bebernya.

Tak hanya itu harmonisasi regulasi daerah, pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk optimalisasi PAD, serta kampanye literasi pajak kepada masyarakat juga akan terus digaungkan.

Semua upaya tersebut tentu diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif bahwa pajak daerah merupakan salah satu pilar utama pembiayaan pembangunan.

“Dengan proyeksi pendapatan ini, Pemkab Berau dapat lebih strategis dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah dalam tahun anggaran 2027,” tandasnya.

Untuk diketahui, APBD Berau tahun 2026 tercatat mencapai Rp2,73 triliun. Tambahan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp688,37 miliar, menjadikan total kapasitas fiskal daerah mencapai Rp3,42 triliun. Jumlah itu jelas lebih besar dari proyeksi APBD tahun 2027. (*/)

Penulis: Yoakim Elton SW
Editor: Rahmat Efendi